Wiranto Sebut Rencana Demo Besar-besaran Kepung & Duduki KPU Tindakan Keliru
Menko Polhukam Wiranto meminta rencana demo besar-besaran pada 22 Mei dibatalkan. Terlebih massa berencana mengepung dan menduduki KPU, Bawaslu, DPR dan Istana sangat tidak dibenarkan.
Menko Polhukam Wiranto meminta rencana demo besar-besaran pada 22 Mei dibatalkan. Terlebih massa berencana mengepung dan menduduki KPU, Bawaslu, DPR dan Istana sangat tidak dibenarkan.
"Tindakan keliru, tidak dibenarkan melawan hukum dan tindakan seperti itu tidak didukung masyarakat banyak. Itu merupakan kejahatan serius ancam kedaulatan negara, siapa pun lakukan itu harus tanggung jawab dengan hukuman berat," kata Wiranto di kantornya, Selasa (21/5).
-
Kapan Mayjen Purn Sunarko ikut demo di KPU? Kedatangan Sunarko untuk menyampaikan protes terhadap hasil pemilu Pemilu 2024.Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko tidak ingin banyak bicara perihal salah mantan Danjen Kopassus ikut dalam barisan demo.
-
Kenapa Mayjen Purn Sunarko ikut demo di KPU? Soenarko menjelaskan, tuntutan yang akan disuarakan adalah mendesak agar KPU tidak mengumumkan hasil pemilu yang dianggapnya curang. Soenarko pun berharap, aksinya nanti bisa menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Siapa yang ikut dalam sidang Majelis KPPU pada 20 Juni 2024? Sidang Majelis pada 20 Juni 2024 itu dipimpin oleh Ketua Majelis Aru Armando, dengan Anggota Majelis Gopprera Panggabean dan Budi Joyo Santoso dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Shopee.
-
Siapa yang ikut demo di KPU selain Mayjen Purn Sunarko? Soenarko menambahkan, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sampai beberapa organisasi relawan dari pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
-
Dimana UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN disosialisasikan? Sosialisasi tersebut turut menjadi upaya mendorong akselerasi perencanaan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemdasus IKN.
Menurutnya, jika aksi tetap digelar bisa menodai proses demokrasi pada akhirnya rakyat menjadi korban. Terlebih, lanjutnya, pihak yang kalah dan merasa dicurangi sudah berniat ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
"Lalu lintas, ekonomi rakyat, terjadi benturan rakyat jadi korban. Kita harap tak usah dilaksanakan," tuturnya.
Wiranto mengatakan, aparat penegak hukum tidak akan pandang bulu kepada siapa saja yang melanggar hukum. Dia melanjutkan pemanggilan dan penangkapan tokoh-tokoh langgar hukum terus dilakukan.
"Ini saya sampaikan bukan tindakan sewenang wenang, diktator Orde Baru, kita lakukan demi tegaknya hukum, demi keamanan nasional. Negeri aman, tentram tidak terganggu," tandasnya.
Reporter:Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat Geruduk Bawaslu
Peringatan Keamanan Demo 22 Mei Tak Akan Ganggu Ekonomi RI
Wapres JK Sebut Demonstrasi Tidak akan Mengubah Hasil Pemilu
Demo Tolak Dugaan Kecurangan di Bawaslu, Ribuan Petugas Siaga
Poin-Poin Penting Tanggapan Prabowo soal Hasil Pemilu 2019
Selundupkan Senjata, Mayjen (Purn) S dan Praka BP Ditahan di Rutan Guntur