YLBHI: Keberpihakan Jokowi di Periode Kedua Terhadap Isu HAM Lemah
Periode kedua, Jokowi dianggap mengulang sikap kontradiksinya dengan mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Meski Isnur menduga dan meyakini capres 2019 tersebut terlibat pelanggaran berat HAM.
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur mengkritik keras pengangkatan Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu dikarenakan adanya catatan kelam terhadap Ketua Umum Partai Gerindra itu berkaitan dengan pelanggaran berat hak asasi manusia.
"Pengangkatan pejabat publik yang memiliki catatan pelanggaran HAM di masa lalu itu bukan hal sepele. Itu menandakan catatan kelam bangsa Indonesia," katanya di Jakarta, Kamis (24/10).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Saat melakukan konferensi pers bersama keluarga korban peristiwa Semanggi 1, 2 dan penembakan mahasiswa Trisakti di kantor KontraS, Isnur mengatakan, dilantiknya Prabowo ke dalam Kabinet Indonesia Maju menandakan Jokowi sekadar membual atas penegakan HAM.
Buktinya, kata Isnur, di lima tahun pertama saat Jokowi menjabat sebagai presiden, Wiranto diangkat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Pengangkatan itu pun tak luput dari kritik, kendati Jokowi bergeming.
Periode kedua, Jokowi dianggap mengulang sikap kontradiksinya dengan mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Meski Isnur menduga dan meyakini capres 2019 tersebut terlibat pelanggaran berat HAM.
Isnur khawatir, masuknya Prabowo ke dalam kabinet pemerintah membawa arus balik reformasi TNI.
"Pak Jokowi ini menutup katup, harapan dari korban. Lima tahun terakhir gagal membawa para pelaku pelanggar HAM ke meja hijau. Kami khawatir naiknya Prabowo membawa arus balik reformasi TNI yang sudah maju. Kami khawatir itu jadi set back lagi," ujarnya.
Jokowi juga dianggap sebagai pengkhianat reformasi dilihat lima tahun terakhir, dan langkahnya mengangkat Prabowo sebagai menteri. Sebab menurut Isnur, sejarah reformasi terjadi karena ingin keluar dari pemerintahan berbasis militer.
"Ditunjuknya pelaku terduga pelanggar HAM berat tersebut untuk menduduki jabatan publik menunjukkan lemahnya keberpihakan Jokowi di periode kedua terhadap isu HAM dan juga pengingkaran terhadap semangat reformasi," tukasnya.
Baca juga:
Menko Polhukam Mahfud MD: Tidak Boleh Lagi Ego Sektoral
Walhi Sayangkan Tak Ada Kepedulian Presiden Jokowi Pada Isu Lingkungan
Besok, Jokowi akan Tinjau Bekas Kerusuhan Wamena
Akomodir yang Belum Terwadahi, Jokowi Godok Posisi Wakil Menteri
Sandiaga Soal Prabowo Gabung Kabinet: Kontestasi Sudah Selesai