Zulkifli Hasan Soal Calon Kepala Otorita IKN: Ridwan Kamil dan Risma Hebat
PAN tidak mau mengusulkan nama kadernya sebagai calon kepala otorita IKN.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut Gubernur Jawa Barat dan mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini cocok menjadi calon kepala otorita ibu kota negara (IKN). Menurut Zulkifli, Ridwan Kamil dan Risma merupakan orang hebat yang membawa perubahan di Bandung dan Surabaya
"Bandung itu hebat, gara-gara ada Kang Emil. Surabaya hebat gara-gara ada ibu Risma," ujar Zulkifli di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (29/1).
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Kapan Ibu Kota Nusantara (IKN) diresmikan sebagai pengganti DKI Jakarta? Posisinya akan menggantikan DKI Jakarta yang sebelumnya merupakan pusat pemerintahan Indonesia.
-
Bagaimana Palangka Raya disiapkan menjadi calon Ibu Kota? Di tahun yang sama, Soekarno semakin optimis dan menggencarkan promosi Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara. Keyakinan Soekarno sederhana, karena saat itu Pemerintah Republik Indonesia belum pernah membuat kota sendiri secara mandiri. Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka.
-
Kapan Cak Imin ikut potong tumpeng di IKN? Gibran Rakabuming Raka mengungkit keikutsertaan Muhaimin Iskandar pada acara potong tumpeng di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
-
Kenapa Palangka Raya gagal jadi Ibu Kota Indonesia? Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kota Palangka Raya batal jadi ibu kota Indonesia. Pertama karena sebagian besar tanah di sana merupakan daerah gambut, sehingga kualitasnya akan sangat buruk untuk menunjang pembangunan ibu kota pemerintahan juga kebutuhan air. Kemudian, wilayah tersebut juga jauh dari pelabuhan dan harus memutar ke wilayah Sampit, Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jarak masing-masing sekitar 4 jam. Pembangunan di Palangka Raya akan memakan banyak biaya, karena proses perkerasan tanah akan dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama, sehingga pembangunan akan banyak yang tertunda.
-
Kenapa Cak Imin ikut potong tumpeng di IKN? "Cak Imin dulu belum tahu dan dalam situasi belum kontestasi terpaksa harus ikut seremonial bersama pemerintah," ujar Jubir Timnas AMIN Angga Putra Fidrian dikutip Sabtu (23/12).
Menurut Zulkifli masih banyak lagi tokoh yang berpotensial menjadi calon kepala otorita. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo yang akan menunjuknya.
"Jadi banyak orang hebat. terserah presiden mau yang mana saja. Banyak orang hebat," katanya.
PAN tidak mau mengusulkan nama kadernya sebagai calon kepala otorita. "Itu kan kewenangan presiden, terserah beliau saja," kata Zulkifli.
Sementara Wakil Ketua MPR RI ini mendukung pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Jakarta dinilai sudah banyak beban dan terus terancam banjir akibat penurunan tanah.
"Jakarta sudah padat begini ya sudah sulit untuk menatanya bagaimana menatanya lagi penduduknya sudah puluhan juta. Jadi ada alternatif IKN yang baru saya setuju mendukung dan itu sudah suatu keniscayaan keharusan bagi Indonesia. Mungkin kalau keuangan kita masi sulit waktunya saja, anggarannya mungkin diatur secara bertahap. Bahwa kita pindah ibu kota itu penting," kata Zulkifli.
Empat Kader PDIP Kandidat Kepala Otorita IKN
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan sejumlah nama kader yang masuk dalam bursa calon kepala otorita Ibu Kota Negara. Nama itu adalah mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Mensos dan mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Wali kota Semarang Hendrarprihadi.
Hasto mengatakan, empat kader PDIP ini sangat berprestasi sebagai kepala daerah. Namun, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.
"Tetapi keputusan berada di tangan Pak Jokowi. Yang jelas PDI Perjuangan memiliki kader-kader yang mumpuni, yang memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain suatu tata letak kota yang betul-betul memperhatikan kebahagian warganya, itulah yang dimiliki oleh bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, Pak Hendi wali kota Semarang," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (29/1).
Hasto menyebut sesungguhnya PDIP masih banyak kepala daerah yang berhasil di luar empat nama tersebut. PDIP dengan sekolah partainya mengembangkan anggotanya yang menjadi struktur partai, calon legislatif dan calon kepala daerah.
"Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi," jelasnya.
(mdk/ray)