5 Kegaduhan politik bikin geger sepanjang 2016
5 Insiden politik bikin geger sepanjang 2016. Sepanjang tahun 2016, jagat tanah air tak luput dari hiruk pikuk politik. Banyak peristiwa politik menarik terjadi di tahun ini. Salah satunya kemarahan SBY dituding penyandang dana aksi 4 November.
Sepanjang tahun 2016, jagat tanah air tak luput dari hiruk pikuk politik. Banyak peristiwa politik menarik terjadi di tahun ini.
Tak jarang, terjadi saling serang antar sesama pelaku politik demi tercapainya keinginan masing-masing kelompok. Berebut singgah sana partai politik juga terjadi di tahun 2016.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat melakukan bongkar pasang kursi menteri demi terciptanya soliditas di kabinet kerja. Banyak lagi kejadian politik geger yang terjadi di sepanjang 2016.
Berikut 5 insiden politik yang bikin geger sepanjang 2016 versi merdeka.com, Sabtu (30/12):
-
Siapa yang bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Hatta bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta.
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Kenapa Serka Sudiyono diundang ke acara Presiden Jokowi? Pada acara itu, Presiden Jokowi memberikan games-games menarik. Salah seorang yang berhasil maju ke podium adalah Serka Sudiyono.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi diajak berfoto bersama? Jokowi bersama Menhan, Panglima TNI, dan tiga kepala staf kemudian kompak berfoto bersama menggunakan jaket bomber berwarna biru tua.
Kemarahan SBY
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sempat menjadi trend pemberitaan sepanjang tahun 2016. SBY marah hingga menggelar jumpa pers khusus karena dituduh menjadi salah satu penyandang dana aksi demo 4 November tentang penistaan agama Basuki T Purnama (Ahok).
Keterkaitan SBY dalam aksi 4 November memang tak bisa dilepaskan. Sebab, anaknya Agus Yudhoyono maju dalam pencalonan Pilgub DKI 2017 melawan Ahok. Aksi 4 November diyakini bisa menggerus elektabilitas Ahok sebagai cagub DKI. Namun SBY dengan tegas membantah.
SBY bahkan menyerang data intelijen yang menyebutnya sebagai penyandang dana. SBY tak ingin, intelijen memberikan informasi yang salah kepada Presiden.
SBY mengatakan, selama 10 tahun menjadi orang nomor satu di RI, tidak pernah melarang orang untuk berdemonstrasi. Dia pun mengingatkan, selama berkuasa tidak pernah menuduh orang per orang atau kelompok tertentu menggerakkan massa untuk demo.
"Dulu saya tidak pernah menuduh, mencurigai, ada orang besar mendanai aksi unjuk rasa, ada orang besar menggerakkan unjuk rasa," kata SBY pada 2 November lalu.
Sejak dua hari lalu, memang beredar kabar bahwa Partai Demokrat yang menggerakkan rencana demonstrasi 4 November. Tujuannya untuk mengikis elektabilitas Ahok, demi memenangkan Agus Yudhoyono.
Namun hal ini dibantah tegas oleh SBY. Dia bahkan mengkritik Badan Intelijen Negara (BIN) yang harusnya membawa data akurat.
"Kalau dikaitkan dengan situasi sekarang kalau ada info analisis intelijen seperti itu saya kira berbahaya, menuduh orang, kelompok, partai politik melakukan itu, itu fitnah, fitnah lebih kejam dibanding pembunuhan," kata SBY dengan ekspresi wajah marah.
SBY tak yakin ada yang menggerakkan aksi massa 4 November nanti. Menurut dia, demonstrasi itu murni penyampaian aspirasi masyarakat.
"Kedua menghina, rakyat bukan kelompok bayaran, urusan hati nurani tidak ada yang bisa mempengaruhi, uang tidak ada gunanya, apalagi urusan akidah, banyak di dunia mereka rela korbankan jiwa demi akidah," tegas dia.
Bongkar pasang kabinet jilid II dan III
Perombakan kabinet Jokowi-JK menjadi salah satu berita paling 'booming' sepanjang tahun 2016. Tidak tanggung-tanggung, ada 13 jabatan dengan nama baru di kursi menteri dan ketua lembaga.
Isu reshuffle kabinet jilid II ini memang telah kencang berhembus sejak awal tahun. Namun Jokowi tak bergeming, hingga akhirnya benar-benar terjadi pada 27 Juli 2016.
Nama yang menjadi sorotan kala itu yakni Sri Mulyani Indrawati. Tak heran, sebab Sri adalah mantan menteri keuangan era SBY, namun masuk jajaran menteri kabinet Jokowi-JK. Sri ditarik kembali ke Indonesia saat menjadi Direktur Bank Dunia di tengah kondisi perekonomian ekonomi yang kian lesu sejak Jokowi menjabat.
Berikutnya Rizal Ramli, baru menjabat 11 bulan menjadi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, sudah kena reshuffle. Rizal memang sejak menjabat dianggap sering buat 'gaduh' antar sesama menteri di kabinet.
Misalnya, Rizal sempat 'ribut' dengan Sudirman Said soal blok masela, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tentang reklamasi, bahkan sempat berteru dengan Wapres Jusuf Kalla (JK) pembangunan listrik 35 ribu megawatt.
Berikut hasil reshuffle kabinet Jokowi-JK jilid II:
1 Kemenko Polhukam Wiranto menggantikan Luhut Pandjaitan
2 Kemenko Maritim Luhut Pandjaitan menggantikan Rizal Ramli
3 Kementerian Keuangan Sri Mulyani menggantikan Bambang Brodjonegoro
4 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menggantik Sofyan Djalil
5 Kemendikbud Muhajir Effendy menggantikan Anies Baswedan
6 Kemendag Enggartiasto Lukito menggantikan Thomas Lembong
7 Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menggantikan Ferry Mursyidan Baldan
8 Kemenperin Airlangga Hartanto menggantikan Saleh Husin
9 Kemenhub Budi Karya Sumadi menggantikan Ignasius Jonan
10 Kemenpan RB Asman Abnur menggantikan Yuddy Chrisnandi
11 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menggantikan Sudirman Said
12 Kemendes Eko Putro Sanjoyo menggantikan Marwan Jafar
13 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong gantikan Franky Sibarani
Reshuffle kabinet tak cuma sampai di situ. Pergantian kembali terjadi setelah terungkap bahwa Arcandra Tahar memiliki paspor Amerika Serikat. Arcandra memang diketahui sudah puluhan tahun tinggal di Amerika. Baru kembali ke Indonesia setelah hendak dilantik menjadi menteri.
Presiden Jokowi memutuskan untuk memecat secara terhormat Arcandra. Posisi Arcandra sebagai menteri ESDM pun dipimpin sementara oleh Luhut Pandjaitan.
Oktober 2016, Jokowi memutuskan kembali memasukkan Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar ke kabinet. Setelah diberhentikan dari Menteri Perhubungan, Jonan ditunjuk sebagai Menteri ESDM. Sementara Arcandra Tahar, didapuk sebagai wakil menteri ESDM setelah persoalan dwikewarganegaraannya diselesaikan, status WNI-nya dikembalikan.
Novanto berkuasa di Golkar dan DPR
Keputusan Golkar bergabung dengan partai pemerintah juga sempat buat heboh jagat politik di awal tahun 2016. Tidak cuma itu saja, partai utama Koalisi Merah Putih (KMP) di Pilpres 2014 ini juga menyatakan diri untuk mendukung Jokowi pada Pemilu 2019 nanti.
Pada Mei lalu, Golkar menggelar Munaslub di Nusa Dua, Bali. Persaingan menarik pun terjadi di perebutan kursi orang nomor satu partai beringin tersebut. Setya Novanto dan Ade Komarudin bersaing ketat.
Antara Novanto dan Ade memang dikenal tak akur meski berada satu kubu bersama Aburizal Bakrie (Ical). Hasilnya, Novanto sukses meraih suara terbanyak dengan perolehan 277 suara, sementara pesaing terberatnya Ade Komarudin hanya meraih 173 suara.
Harusnya, keduanya bisa bersaing di putaran kedua dari 8 calon yang bertarung. Namun, Ade mengaku kalah lebih dulu, menyerahkan singgahsana Golkar kepada Setya Novanto.
Tak cuma berkuasa di Golkar, tahun 2016 ini juga membuat Novanto kembali menjadi orang nomor satu di DPR. Dia tak cuma mengalahkan Ade di Munaslub, tapi juga di parlemen.
Novanto sebelumnya mundur dari ketua DPR karena tersangkut kasus 'Papa Minta Saham'. Posisinya diambil alih oleh Ade Komarudin. Sayang, semua berubah setelah Novanto menjabat sebagai ketua umum Golkar.
DPP Partai Golkar memutuskan mengirim surat ke MKD untuk merehabilitasi nama Setya Novanto dari kasus 'Papa Minta Saham'. Dengan cepat, nama Novanto pun dipulihkan. Merujuk hal tersebut, Golkar memutuskan untuk mengembalikan posisi Novanto sebagai ketua DPR.
Partai politik di DPR pun kompak, setuju jika Novanto jadi ketua DPR lagi karena hal itu menjadi hak Partai Golkar. Tak mampu berbuat banyak, Ade Komarudin pun dicopot dari orang nomor satu di parlemen. 30 November 2016, Setya Novanto resmi kembali menjadi ketua DPR.
PDIP dukung Ahok
Pilgub DKI 2017 tak kalah menarik perhatian sepanjang tahun 2016. Meskipun pencoblosan baru terjadi pada 15 Februari 2017, namun pertarungan calon, parpol dan timses telah dimulai sejak 2016.
Dukungan PDIP terhadap incumbent Basuki T Purnama (Ahok) yang paling menarik perhatian di kontestasi Pilgub DKI 2017. Sebab, internal PDIP tak sepaham tenang mendukung Ahok, ada suara-suara yang juga mendukung Tri Rismaharini dibawa ke Jakarta melawan Ahok.
Tidak sedikit elite PDIP yang mengeluarkan komentar keras terhadap Ahok. Sebut saja, Bambang DH, Ahmad Basarah, yang menyerang Ahok karena telah memutuskan maju lewat jalur independen. Terlebih lagi, Ahok kerap mengeluarkan komentar nyinyir terhadap parpol, salah satunya soal mahar politik yang harus dikeluarkan jika ingin maju lewat jalur partai.
Di menit akhir, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pada 20 September lalu memutuskan partainya mendukung Ahok-Djarot kembali pimpin DKI. PDIP akhirnya bersatu dengan NasDem, Golkar, Hanura untuk mengusung Ahok-Djarot. Riak-riak penolakan Ahok di internal PDIP pun seketika hilang.
Menteri berpaspor Amerika
Bisa dibilang, kasus menunjukan Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM menjadi kesalahan fatal pemerintahan Jokowi-JK. Betapa tidak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik orang yang punya paspor Amerika jadi menteri, pejabat negara.
Dalam UU Kewarganegaraan, status Warga Negara Indonesia (WNI) hilang jika memiliki paspor negara lain. Artinya, Jokowi melantik warga negara Amerika sebagai menteri ESDM. Pembisik Jokowi pun dipertanyakan, bagaimana bisa tak ada intelijen yang melaporkan latar belakang calon menteri.
Akui ada kesalahan, Jokowi langsung mencopot Arcandra dengan hormat. Acandra jadi menteri ESDM hanya 20 hari. Posisi Menteri ESDM untuk sementara waktu dijabat oleh Luhut Pandjaitan.
Namun tak hanya sampai di situ hiruk pikuk terjadi, pemerintah memutuskan untuk mengembalikan status kewarganegaraan Arcandra menjadi WNI. Hal ini untuk menghindari Arcandra tak punya status kewarganegaraan. Sebab, paspor Amerika Arcandra sudah dikembalikan, sementara status WNI-nya sudah batal sesuai UU Kewarganegaraan.
Tudingan miring pun tak henti-hetinya ditujukan kepada Arcandra. Dia dianggap telah berkhianat karena memilih menjadi warga negara Amerika.
Kasus ini semakin heboh, pada 14 Oktober, Jokowi memutuskan untuk memasukkan kembali Arcandra. Bukan jadi menteri, tapi wakil menteri ESDM mendampingi Ignasius Jonan yang sempat di-reshuffle dari Menteri Perhubungan.