Adu Solusi 3 Capres: Siapa Berani Menutup Keran Impor Tenaga Kerja Asing

Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek strategi nasional selalu menjadi polemik. Arus TKA asing masuk ke Tanah Air berdampak pada tenaga kerja dalam negeri. Hal ini seringkali menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Mereka menilai kehadiran TKA malah mempersempit lapangan kerja di Indonesia.

Dalam banyak demonstrasi, isu mengenai TKA selalu jadi tuntutan para buruh. Buruh risau kehadiran TKA bisa menjadi 'momok' yang mengancam pekerjaan mereka.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada paruh pertama atau semester I 2023 terdapat 73.011 TKA di Indonesia. Rinciannya, sebanyak 37,6 ribu orang TKA berada di sektor jasa; 33,4 ribu orang di sektor jasa; serta 1,9 ribu orang lainnya berada di pertanian dan maritim. Salah satu negara penyokong pekerja asing di Indonesia adalah China.

Masalah TKA di Indonesia pernah disinggung bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dalam acara '3 Bacapres Bicara Gagasan' di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ganjar Pranowo menilai kondisi itu terjadi karena sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri belum memadai. Untuk itu, proses pembangunan masih memerlukan para TKA.

Dia pun bercerita soal pengalamannya didemo besar-besaran karena ada investasi dari banyak negara. Mulai dari Amerika, Korea Selatan, Jepang, Eropa, dan China.

"Suatu ketika saya didemo gede-gedean, karena ada investasi di banyak negara tidak hanya Tiongkok, ada dari Amerika, Korea Selatan, Jepang, Eropa. Terjadilah demo itu di depan, saya lihat dari atas ada kawan-kawan buruh ada aktivis macem-macam," kata Ganjar dalam diskusi pada Selasa (19/9) malam.

Ketika didemo, mantan Gubernur Jawa Tengah itu melihat massa buruh hingga aktivis menuntut untuk mengusir TKA. Namun saat dialog, Ganjar mengatakan kalau pekerja dalam negeri belum memenuhi kriteria sehingga banyak yang tidak lolos.

"Kalau kita enggak ragu melihat itu tidak terserap tenaga kerja, eh pemerintah kamu ngapain? Kamu tidur? Apa artinya? Kenapa terjadi skilling up skiling vokasi musti masuk. Bagaimana agar bisa cepat agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata dia.

"Agar kita bisa bekerja sendiri, agar kita tidak hanya menyalahkan orang lain dan kemudian seolah-olah kita anti investasi dan kita bicara usir mereka usir kelompok itu masuk pada isu sara isu etnis kembangkan semuanya," tamahnya.

Menurutnya, masalah TKA ini hanya menjadi sasaran kritik terhadap pemerintah, tanpa adanya solusi memperbaiki kualitas pekerja dalam negeri. Hal tersebut, akan menghambat investasi yang masuk ke Indonesia.

"Investasi masuk ke Indonesia harus ada jaminan. Maka saya sampaikan, lho jangankan yang itu, kalau mereka sudah tidak anda kehendaki, kita usir besok pagi. Tapi kita bisa atau enggak? Jangankan membuat, Anda meng-install alat itu bisa atau enggak?" sebut dia.

Ganjar menegaskan harus terus terang dengan kondisi dan kualitas pekerja dalam negeri saat ini. Oleh karena itu, dia akan fokus pada peningkatan pendidikan, penambahan anggaran hingga peningkatan jumlah guru.

"Ini dialog proses panjang yang sering kali muncul dan tidak ada orang yang berani menjelaskan secara tegas apa yang sebenarnya terjadi. Maka kenapa kemudian saya bicara vokasi mesti disiapkan infrastruktur mesti disiapkan, anggaran ditambah, guru pengajar diberikan penghasilan terbaik," imbuhnya.

Saat diskusi di Universitas Indonesia (UI), Ganjar menegaskan siap memulangkan para TKA asal China jika sumber daya manusia di dalam negeri sudah memadai.

"Jangan ada yang teriak-teriak ya, itu banyak pegawai China, diusir pak. Ya sudah kita usir besok pagi, tapi kamu bisa gantikan enggak?" ujar Ganjar, Senin (18/9).

Belajar dari pengalaman selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar mengaku tidak ingin bertele-tele membicarakan masalah tersebut jika tak ada orang yang bisa menggantikan tenaga asing.

"Kalau saya bicara blak-blakan. Enggak ada kita bicara 'oh iya ya nanti kita bicarakan', kesuwen (kelamaan). Itu namanya ora (tidak) sat set," katanya.

Polemik TKA yang bekerja di Indonesia juga mendapat perhatian dari Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Anies mengakui kualitas pekerja Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan TKA asing.

Hal tersebut pernah dibuktikan ketika membangun Jakarta International Stadium (JIS). Dia mengklaim, pembangunan JIS sangat kompleks. Teknologi yang dipakai juga sangat modern. Namun, Anies mempekerjakan seluruh anak bangsa yang ternyata mumpuni menggarap proyek besar JIS.

"Kami bangun Jakarta Internasional Stadium, itu salah satu bangunan paling kompleks di dunia, karena membutuhkan teknologi yang sangat tinggi, kemudian kerja presisi yang luar biasa dan kita murah, 100 persen tenaga domestik, Semuanya anak-anak Indonesia, lulusan sekolah-sekolah Indonesia, kampus-kampus Indonesia dan jadi," kata Anies kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (22/9).

"Ini menurut saya, kita punya stok tenaga domestik yang mumpuni, itu pengalaman saya yang di Jakarta ya. Saya pakai tenaga domestik dan bisa kok," sambung Anies.

Jika terpilih menjadi Presiden RI, Anies berjanji bakal meneruskan tradisi memakai pekerja domestik untuk proyek-proyek strategis nasional ke depan.

"Saya pakai tenaga domestik dan bisa kok. (Plus dan minus TKA) Ya gunakan lah Indonesia, itu lebih penting," ucapnya.

Akan tetapi, Anies mengakui, perlu peningkatan kualitas pendidikan vokasi untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pekerja Indonesia sebelum dilibatkan dalam proyek nasional. Peningkatan kompetensi diperlukan agar pekerja Indonesia tidak kalah saing dengan asing.

Terkait gagasan serupa, merdeka.com telah berupaya menanyakan kepada Prabowo Subianto. Namun, Capres Koalisi Indonesia maju menolak menjawab pertanyaan kami.

Namun, Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung bakal capres Prabowo Subianto telah menyiapkan solusi agar jumlah tenaga kerja Indonesia tidak kalah dengan TKA dalam proyek pembangunan. Salah satunya caranya memperkuat pelatihan kerja vokasional di Balai Latihan Kerja (BLK).

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Daulay mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan kerja untuk rakyat. Kata dia, sejauh ini sudah banyak program pemerintah dalam melakukan pelatihan kerja vokasional.

Dia menuturkan, program itu ada yang dilakukan melalui kartu prakerja, pelatihan di BLK, pembangunan BLK komunitas, program merdeka belajar, dan program magang di perusahaan-perusahaan.

"Kalau menurut pengamatan saya, pelatihan kerja vokasional itu lumayan berhasil. Banyak alumni program pelatihan kerja yang langsung diterima di dunia kerja," kata Saleh kepada merdeka.com.

"Nah, mestinya mereka pun diarahkan untuk mengisi posisi di proyek investasi luar negeri itu. Dengan begitu, ada link and match antara lembaga pelatihan dan dunia kerja," sambungnya.

Saleh juga mendorong untuk membuka program studi yang diarahkan guna menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Sebab, ada banyak kasus di mana alumni perguruan tinggi bekerja di luar sektor bidang keilmuannya.

"Itu kan berarti harus belajar lagi setelah lulus. Maka tidak jarang, perusahaan-perusahaannya memberikan pelatihan kerja. Paling tidak, mereka tetap melakukan up grading," ucapnya.

Saleh pun membeberkan alasan TKA digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak semuanya memakai APBN dan banyak juga yang mengundang investor asing.

Dalam konteks itu, Saleh menerangkan, tentu ada perjanjian kerja sama antara investor dengan pemerintah. Dalam tataran tertentu, investor asing meminta kuota tenaga kerja dari negara mereka khususnya untuk mengoperasikan alat-alat dan mesin yang membutuhkan keahlian tersendiri.

"Kalau TKA-nya itu terkait dengan keahlian, kita tentu tidak bisa menolak. Yang bisa kita lakukan adalah membatasi. Selain itu, tenaga ahlinya harus didampingi oleh pekerja lokal," kata Saleh.

"Dalam kurun waktu tertentu, tenaga kerja lokal diharapkan dapat mandiri. Pada akhirnya, tenaga kerja lokal akan menguasai," ujarnya.

Saleh berharap, dalam setiap proyek pembangunan agar diarahkan bagi kesejahteraan rakyat, termasuk dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan.

"Semakin banyak investasi yang masuk, tentu harus samakin banyak membuka lapangan pekerjaan. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Kami selalu memperingatkan hal ini," Saleh menandaskan.