Adu Solusi: Nasib Food Estate di Tangan 3 Capres

Food estate, proyek strategis Presiden Joko Widodo (Jokowi) ramai jadi perbincangan di ujung era Kabinet Indonesia Maju. Pangkalnya dari kritikan partai tempat Jokowi bernaung, PDIP. Jika ditarik garis lurus, kritik ini dilemparkan saat Jokowi diisukan mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presien.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut food estate sebagai konsep ketahanan pangan nasional gagal. Tidak dipungkiri, lewat pernyataannya itu Hasto membidik Prabowo. Sebab, proyek itu di bawah kendali beberapa menteri, salah satunya Prabowo.

Hasto menuding proyek ini kini hanya berimbas pada penebangan hutan dan tidak menghasilkan apapun alias mangkrak. Kritikan Hasto menjadi bola liar, merembet hingga ke koalisi para Capres.

Di balik tudingan food estate gagal, bakal Capres koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan sederet solusi bagi ketahanan pangan nasional dan nasib petani.

Diketahui, food estate dibangun sebagai salah satu strategi pengendalian inflasi, melalui ketercukupan pasokan dan keterjangkauan harga pangan yang dapat disuplai dari sentra pangan ini.

Anies mengatakan negara harus menjamin harga produk pertanian tetap kompetitif sehingga menguntungkan para petani. Dia tidak ingin harga produk pertanian anjlok ketika sedang panen raya. Petani juga penting dalam menjaga keberlanjutan suplai komoditas kebutuhan pokok.

Ke depan, Anies memastikan petani mendapatkan perlindungan melalui harga input pertanian yang terjangkau seperti pupuk dan bibit.

"Jangan sampai petani terus menderita, baru mau nanam sudah sulit mendapatkan pupuk. Kalau pun ada, tetapi harganya tinggi. Dari mau mulai menanam sudah menderita, kemudian memastikan tidak gagal panen, kalaupun panen masih harus menghadapi anjloknya harga. Ini bentuk ketidakadilan yang dihadapi petani," kata Anies kepada wartawan.

Anies paham bahwa setiap pemerintahan selalu fokus terhadap isu ketahanan pangan. Pasalnya, pangan menjadi isu strategis. Akan tetapi, ketahanan pangan Indonesia masih relatif rentan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Selain ketercukupan, lanjut Anies, negara juga perlu jaminan stabilitas harga pangan sehingga tidak membebani rakyat.

Oleh karena itu, Anies menegaskan sebenarnya masalah utama pangan terletak pada sisi keadilan dan distribusi, yakni dari harga yang seharusnya terjangkau, ketersediaan akses, serta pemenuhan hak-hak para petani.

"Lebih baik mengoptimalkan lahan pertanian dan petani yang sudah saat ini. Bukan dengan membuka lahan baru yang dapat merusak lingkungan," papar Anies.

Dia menambahkan, bukan rahasia umum para anak muda, generasi milenial, baik yang orang tuanya berprofesi sebagai petani maupun bukan, cenderung enggan untuk menjadi petani. Menurutnya, hal ini disebabkan kondisi para petani saat ini masih belum sejahtera.

"Kami akan memperhatikan kesejahteraan para petani. Ke depan, para petani pun harus bisa menabung, sehingga mereka memiliki kehidupan yang sejahtera," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Terkait solusi food estate yang dituding mangkrak, merdeka.com telah menanyakan kepada Prabowo dan elite-elite Gerindra selaku partai pengusung. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad meluruskan kisruh program food estate tersebut.

Dasco mengatakan, food estate merupakan program pemerintah yang melakukan pengembangan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional.

"Program ini masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, dimana program food estate telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur," jelas Dasco dalam keterangannya, Minggu (20/8).

Program food estate diluncurkan pemerintah merujuk analisis pakar dan praktisi bahwa permasalahan dan tantangan ketahanan pangan adalah gangguan supply bahan pangan, ancaman krisis pangan dan pembatasan dalam lapangan produksi.

Maka pemerintah menyiapkan rencana antisipasi dalam RPJMN 2020-2024, termasuk program food estate. Dasco mengatakan, Presiden Jokowi menunjuk Kementerian Pertahanan sebagai salah satu lembaga untuk melaksanakan dan mengembangkan program food estate.

"Presiden Jokowi berharap, program ini bisa membuat Indonesia berdaulat tidak hanya dari sisi militer, namun juga bisa berdaulat dari sisi kemandirian pangan," ujar Dasco.

Dasco menyayangkan kritik dari beberapa kalangan terhadap program food estate. Banyak tuduhan yang dialamatkan meski tidak tersurat kepada Kementerian Pertahanan dan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan.

"Tuduhan itu antara lain merugikan keuangan negara, upaya food estate ini sebagai kejahatan lingkungan, atau bahkan ada triliunan dana yang mengalir ke parpol dari program ini," jelasnya.

Maka itu Dasco merasa perlu menjelaskan program ini supaya kritik terhadap food estate tidak dialamatkan kepada Prabowo dan Gerindra.

"Saya memberikan penjelasan karena saya memahami bahwa isi kritik terkait program food estate ini dialamatkan kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra," jelas Dasco.

Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan bahwa Prabowo melibatkan para akademisi, anak muda dan swasta untuk melakukan riset bagaimana tanah berpasir dapat dicarikan formula supaya bisa ditanami. Hal itu sedang berproses saat ini. Riset tidak menggunakan uang negara sepeser pun.

"Saat ini, sudah ditemukan formula yang diperoleh dari hasil riset yang akan diimplementasikan menjadi prototipe food estate tanaman singkong. Semua proses ini dilakukan dengan tanpa memakai uang negara 1 rupiah pun. Saya ulangi tanpa memakai uang negara 1 rupiah pun," jelas Dasco.

Harapannya dengan riset itu program food estate dapat berhasil sukses sehingga tanah yang sulit ditanami menjadi lahan produktif. Dasco mengatakan, hasilnya bisa dilihat sebentar lagi.

Merdeka.com juga menanyakan solusi dari bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo dan koalisinya terkait kelanjutan food estate. Saat ditanya, Ganjar hanya menjawab singkat. "Kemarin sudah," singkat Ganjar di Yogyakarta, selasa (22/8).