Adu Solusi: Strategi 3 Capres Berantas Stunting

Stunting menjadi salah satu masalah besar pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan kasus stunting turun di angka 14 persen pada tahun 2024.

Data survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen pada 2022. Angka ini turun 2,8 poin dari tahun 2021 di angka 24,4 persen dari total 23 juta anak.

Meski mengalami penurunan, Jokowi dibikin jengkel karena anggaran stunting malah lebih banyak untuk perjalanan dinas PNS, rapat dan hal-hal tak subtansial. Kepala negara meminta anggaran untuk anak-anak gagal tumbuh itu diawasi ketat agar tepat guna. 

Lalu, bagaimana para calon presiden (Capres) menangani persoalan stunting ini? 

Kubu Prabowo Subianto membeberkan sejumlah solusi untuk mengatasi masalah gizi buruk atau stunting di Indonesia. Menurutnya, penanganan stunting harus dimulai dari pemahaman kepada semua ibu bahwa pentingnya nutrisi seimbang dan mengakses makanan sehat untuk anak.

"Bicara stunting bicara 1.000 HPK (hari pertama kehidupan) sehingga harus dimulai dari memastikan semua ibu muda memahami pentingnya nutrisi seimbang, dan dapat mengakses makanan sehat di manapun mereka berada," kata Juru Bicara Prabowo Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Keponakan Prabowo ini mengatakan, Capres Koalisi Indonesia Maju itu bakal membuat bank Air Susu Ibu (ASI) dengan teknologi yang sudah cukup maju sekarang. Contohnya, seperti teknologi yang dapat mengubah Air Susu Ibu Perah (ASIP) menjadi bubuk. Hal ini untuk memastikan agar semua bayi di bawah usia enam bulan dapat menerima ASI.

"Pak Prabowo juga mencanangkan program pemberian nutrisi tambahan bagi anak-anak di sekolah guna mencegah persoalan gizi buruk," ucapnya.

Sara pun bicara mengenai sejumlah kendala yang menghambat penanganan masalah stunting ini. Misalnya seperti sistem birokrasi yang belum efektif dalam pengimplementasian program penanganan stunting.

"Jika bicara menghambat, saya rasa sudah banyak yang pernah diangkat Pak Joko Widodo. Sistem birokrasi kita harus lebih efektif dan efisien dalam pengimplementasian program agar penerima manfaat bisa diperbanyak jumlahnya," tuturnya.

Sara juga mendorong agar data stunting selalu diperbarui. Kemudian, Bidan seluruh Indonesia bisa diajak bekerja sama dalam menangani stunting.

"Datapun harus selalu terupdate dan para Bidan se-Indonesia juga bisa diajak kerja sama untuk memastikan hal tersebut supaya penerima manfaat juga tepat sasaran," beber Sara.

Sementara, kubu Anies Baswedan memaparkan sederet masalah stunting hari ini. Anies belajar dari penanganannya ketika memimpin DKI Jakarta selama lima tahun.

"Permasalah stunting, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ada dua, yakni faktor lingkungan dan genetik. Untuk lingkungan adalah aspek penting yang masih dapat diintervensi sehingga stunting dapat diatasi karena sebagian besar stunting disebabkan oleh kekurangan gizi," ungkap Anies Baswedan melalui juru bicaranya Surya Tjandra.

Faktor lingkungan juga berperan menjadi penyebab stunting. Seperti status gizi ibu, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan dan angka kejadian infeksi kepada anak.

"Dalam hal ini beberapa hal yang sudah dianjurkan dari dokter anak adalah memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia enam bulan, makanan Pendaping Air Susu Ibu (MPASI) sehat untuk pencegahan sejak dini," papar Surya.

Anies ketika memimpin Jakarta telah melakukan beberapa hal untuk menangani stunting. Ia meluncurkan dashboard Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK, Data Carik Jakarta, dan Peresmian Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA). Program tersebut melibatkan ibu-ibu PKK di Jakarta untuk mendorong intervensi kesejahteraan keluarga.

"Kader PKK memantau perkembangan kesejahteraan warga termasuk kasus stunting agar segera diintervensi. Kader PKK di Jakarta berhasil mengumpulkan 7,9 juta data keluarga, yang bisa dipakai Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil keputusan," jelas Surya.

Anies telah mengeluarkan Pergub untuk meningkatkan gizi. Melalui KJP Plus masyarakat bisa mendapatkan enam jenis pangan yang disubsidi, yang mencakup subsidi daging sapi, daging ayam, telur, beras, susu, dan ikan, sebagai program pangan murah untuk ketahanan pangan yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, dan warga Jakarta golongan tertentu.

Menurut Surya, hasil SSGI Kemenkes, prevalensi stunting anak di bawah lima tahun di DKI Jakarta telah menurun menjadi 14,8 persen. Itu berkat apa yang dikerjakan Anies selama di Jakarta selama lima tahun.

"Angka prevalensi stunting balita nasional bisa turun dari 21,6 persen pada 2022, dan pemerintah pusat menargetkan turun menjadi 17,8 persen pada 2023, kemudian turun lagi ke 14 persen pada 2024," ujar Surya.

Surya berujar, masalah pengurangan kasus stunting memang perlu dibicarakan terbuka. Penuntasan kasus stunting menjadi salah satu cara menuju Indonesia emas.

"Butuh kemauan dan intervensi sistematis dan efektif dari pemerintah untuk membuat program program ketahanan pangan dan cangkupan gizi yang cukup bagi masyarakat," jelas Surya.

Anies juga akan mencoba apa yang telah diterapkan di Jakarta untuk diakomodasi dalam tingkat nasional jika terpilih menjadi presiden di 2024.

"Hampir pasti iya, ini masalah penting bagi kita semua, perlu sense of crisis dan kepedulian pemerintah, khususnya di wilayah yang rentan, tidak hanya wacana tapi aksi nyata," jelas Surya.

Merdeka.com juga menanyakan solusi dari bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo dan koalisinya terkait penanganan stunting. Namun, baik Ganjar dan politikus-politikus PDIP tidak menanggapi pertanyaan kami.

Meski menolak memberikan jawaban, menilik dari kinerja Ganjar saat menjadi Gubernur Jateng, dia memiliki sederet program andalan untuk menurunkan stunting. Di antaranya Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng), Jo Kawin Bocah, One Student One Client hingga terbaru Ganjar meluncurkan beras fortifikasi sebagai penambah gizi untuk ibu hamil.

Ganjar juga mengatakan, penurunan stunting di Jateng tahun 2023 buah kinerja penyuluh, kader kesehatan dan dokter posyandu yang satu visi dan misi dengan Pemprov Jawa Tengah untuk menurunkan stunting.

"Saya optimis, karena mereka sudah mulai menemukan formulanya, datanya sudah bertemu, hanya butuh telaten saja," kata Ganjar.

Berdasarkan perhitungan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), stunting di Jawa Tengah tahun 2018 yakni 24,4 persen dan turun di 2019 menjadi 18,3 persen.

Lalu tahun 2020 turun lagi 14,5 persen, 2021 menjadi 12,8 persen hingga pada tahun 2022 berada di angka 11,9 persen.