Agun Gunandjar nilai dana saksi dari APBN minimalkan kecurangan di TPS
Agun Gunandjar nilai dana saksi dari APBN minimalkan kecurangan di TPS. Mantan ketua Komisi II DPR 2012-2014 itu berpendapat keberadaan saksi sangat dibutuhkan oleh partai peserta pemilu. Apalagi, kata dia, tidak semua parpol memiliki kemampuan untuk itu.
Politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mendukung pembiayaan saksi partai di Pileg 2019 dianggarkan dalam APBN. Alasannya, pembiayaan itu bisa meminimalkan konflik dan kecurangan di TPS.
Mantan ketua Komisi II DPR 2012-2014 itu berpendapat keberadaan saksi sangat dibutuhkan oleh partai peserta pemilu. Apalagi, kata dia, tidak semua parpol memiliki kemampuan untuk itu.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Partai apa yang menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
"Semoga saja dana saksi untuk pemilu 2019 yang dibiayai pemerintah, tidak gagal lagi seperti yang sudah dibahas dan diputuskan oleh komisi II terdahulu untuk pemilu 2014. Makanya Negara harus hadir untuk terjaminnya Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) dan Jujur Adil (Jurdil) bagi semuanya," kata Agun, Rabu (24/10).
Legislator Golkar asal Dapil Jawa Barat 10 tersebut juga meminta partisipasi masyarakat untuk mendukung begitupun peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nya harus bisa memahaminya.
"Dan apabila masih tidak bersetuju, berikanlah solusi yang terbaik untuk adilnya bagi semua peserta pemilu, sehingga berbagai kesalahan kekeliruan perhitungan bahkan kecurangan tidak akan terjadi lagi seperti pemilu pemilu sebelumnya. Sehingga Sejumlah LSM dan masyarakat umum juga harus dapat memahaminya," katanya.
Usulan dana saksi partai itu datang dari Komisi II DPR yang bermitra dengan KPU dan Bawaslu. Menurut Badan Anggaran (Banggar) DPR, usulan dana saksi itu sebesar Rp 3,9 triliun.
Baca juga:
Wapres JK tolak dana saksi di pemilu ditanggung negara
Soal dana saksi parpol, Bamsoet persilakan Banggar menyelesaikan
Banggar: Tak ada payung hukum, peluang dana saksi dibiayai negara kecil
Golkar dukung dana saksi parpol ditanggung negara
Banggar sebut dana saksi sudah tak bisa masuk APBN 2019
Ikuti UU Pemilu, Wamenkeu tolak dana saksi dibebankan pada APBN