Agun Gunandjar tak masuk pengurus Golkar, ini saran buat Airlangga
Agun Gunandjar tak masuk pengurus Golkar, ini saran buat Airlangga. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah mengumumkan kepengurusan baru partainya periode 2018-2019. Sejumlah nama baru muncul dalam kepengurusan Golkar era Airlangga. Nama Agun Gunandjar Sudarsa salah satu yang dicopot oleh Airlangga.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah mengumumkan kepengurusan baru partainya periode 2018-2019. Sejumlah nama baru muncul dalam kepengurusan Golkar era Airlangga. Nama Agun Gunandjar Sudarsa salah satu yang dicopot oleh Airlangga.
Agun awalnya jadi koordinator pemenangan Jawa Barat. Namun di kabinet baru era Airlangga, Agun tak mendapatkan tempat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai, Golkar merugi karena tidak memasang Agun sebagai salah satu pengurus. Padahal, legislator Golkar itu dinilai kader yang getol membina pemilih di wilayah Jawa Barat yang dikenal sebagai provinsi yang menentukan di pemilu.
Pangi menganggap, Airlangga telah mengesampingkan peran Agun sebagai kader Golkar yang telah menunjukkan kecakapan dan dedikasinya. "Agun ini punya kapasitas, jam terbang politik dan organisasi ini dia tak usah diragukan," ujar Pangi, Selasa (23/1).
Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan, semestinya Airlangga mempertimbangkan nama Agun untuk masuk dalam kepengurusan. Setidaknya, ada posisi yang bisa dipakai Agun untuk menambah dukungan bagi Golkar.
"Agun menurut saya mestinya dipertimbangkan di berbagai posisi. Bisa ditugaskan di partai atau jabatan publik. Mestinya diberikan dia di salah satu. Bisa di partai atau di jabatan publik," kata Pangi.
Lebih lanjut, Ipang -sapaan Pangi- mengatakan, Agun sebenarnya sosok bagus yang bisa dipakai untuk terus membesarkan Golkar di Jawa Barat. Terlebih, kiprah Agun untuk Golkar di Jabar sudah terbukti.
"Golkar diperhitungkan sampai saat ini salah satunya karena peran Kang Agun juga. Dia punya nama baik di Jawa Barat dan membantu insentif elektoral. Kalau tak ada tokoh-tokoh seperti Agun di Jabar, belum tentu bisa Golkar seperti saat ini," ulasnya.
Karena itu, Pangi menilai, Airlangga sebaiknya mengkaji ulang kepengurusan Golkar yang telah diumumkan. Sebab, tak semestinya kader dadakan bisa jadi pengurus, sementara senior yang sudah berjasa justru disingkirkan.
"Mereka senior yang punya kapasitas, mestinya ditempatkan di pos selayaknya. Jangan sampai didiamkan seakan dibuang. Jangan sampai, karena mereka aset Golkar dan harus di-maintenance," katanya.
Baca juga:
Sekjen PDIP yakin Jokowi komit soal larangan menteri rangkap jabatan
Golkar daftarkan kepengurusan hasil revitalisasi ke Kemenkum HAM
Kelonggaran Jokowi di tahun politik
Ketua Harian dihapus, ini tugas baru Nurdin Halid di Golkar
Sekjen baru Golkar: Luhut komandan saya, wakilnya Prabowo
Era Airlangga Hartarto, Golkar komit dorong perempuan maju Pilkada
Airlangga Hartarto juga segera rombak Fraksi Golkar di DPR