Agung Laksono tak mempermasalahkan jika Jokowi menambah utang asing
Menurut Agung, peraturan negara memperbolehkan menambah beban utang jika defisit masih di bawah 3 persen.
RAPBN 2016 mencatat defisit anggaran Rp 273,2 triliun atau 2,1 terhadap PDB. Pemerintah mengandalkan utang untuk pembiayaan defisit anggaran. Besarannya utang dari dalam negeri Rp 272 triliun dan luar negeri Rp 1,2 triliun. Dalam hal ini Jokowi akan mengandalkan pembiayaan dari pinjaman alias utang untuk menutup defisit anggaran tahun depan.
Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Partai Golkar kubu Munas Ancol, Agung Laksono menegaskan tak masalah menambah utang negara. Sebab dalam peraturan defisit yang masih terhitung di bawah tiga persen, peraturan negara memperbolehkan menambah beban utang.
"Kan jumlahnya masih di bawah tiga persen. Kalau undang-undang itu, selama di bawah tiga persen membolehkan kita pinjam," kata Agung di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nely Murni, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (17/8).
Agung menegaskan bahwa defisit memang harus segera ditutupi dengan utang. Tak masalah berutang asalkan anggaran pembelanjaan negara tetap tinggi.
"Kita lebih baik defisit tapi belanja negara tetap tinggi. Dari pada kita mau menghindari defisit tapi belanja negara diturunkan, saya tidak sependapat. Lebih baik kita defisit tapi yang masih diperkenankan oleh undang-undang," tuturnya.
Seperti diketahui Presiden Jokowi akan mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, memberdayakan peran swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan pemerintahan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Serta melakukan inovasi kreatif pada instrumen pembiayaan.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal yang ekspansif berdampak pada defisitnya anggaran. Sementara itu Presiden Jokowi akan menutup defisit tersebut dengan dana pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Sumber pembiayaan dari luar negeri akan dipilih secara selektif.
Baca juga:
Konflik internal, Golkar tidak ikut Pilkada di 9 daerah Jateng
Priyo sebut sebelum direshuffle, kabinet Jokowi sempat kedodoran
Bamsoet sebut reshuffle kabinet merusak citra Jokowi
Pasca putusan MK, DPR minta OJK perkuat konsolidasi organisasi
Bamsoet: DPR drop pasal penghinaan presiden, staf Jokowi tak teliti
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Airlangga menyampaikan klaim dukungan Partai Golkar untuk Prabowo-Gibran? Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara buka puasa bersama jajaran Partai Golkar dengan Prabowo-Gibran, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/3).
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.