Airlangga: Golkar akan Dorong Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
Ketua umum partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui masih ada kekurangan dalam tubuh Golkar periode saat ini. Hal itu disampaikan dalam deklarasi ormas pendiri Golkar, Kosgoro, yang dihadiri Wapres dan politikus senior Golkar, Jusuf Kalla.
Ketua umum partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui masih ada kekurangan dalam tubuh Golkar periode saat ini. Hal itu disampaikan dalam deklarasi ormas pendiri Golkar, Kosgoro, yang dihadiri Wapres dan politikus senior Golkar, Jusuf Kalla.
Dalam pidatonya, Airlangga mengaku dibisiki JK bahwa Golkar selama satu periode memiliki lima ketua umum. Hal itu membuat kaderisasi partai tidak berjalan. Sedangkan, Airlangga yang menjadi ketua umum di tahun akhir hanya bisa menjalankan tugas untuk memenangkan Pemilu 2019.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Kapan Airlangga menyampaikan klaim dukungan Partai Golkar untuk Prabowo-Gibran? Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara buka puasa bersama jajaran Partai Golkar dengan Prabowo-Gibran, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/3).
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
"Pak Wapres (Jusuf Kalla) berbisik kita sudah 5 ketum dalam 1 periode. Sehingga kaderisasi belum bisa berjalan, sehingga satu tahun terakhir kita langsung pemenangan pemilu. Dan struktur organisasinya bukan dalam struktur normal," ujarnya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).
Airlangga berharap Golkar lima tahun berikutnya berjalan normal dan bisa melakukan kaderisasi bertingkat. Dari tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai nasional.
Selain itu, dia punya pandangan, Golkar perlu kelembagaan saksi Pemilu. Airlangga mengakui saksi selalu menjadi hambatan dan tantangan.
"Sehingga kita bisa manfaatkan untuk Pilkada 2020, kemudian kegiatan termasuk pileg ke depan," ucapnya.
Menperin itu memiliki agenda politik terkait undang-undang memisahkan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Golkar, kata Airlangga, akan mendorong sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.
"Kita akan mengutamakan pengesahan pemilu presiden dan pemilu legislatif dalam UU pemilu, sistem pemilu yang sekarang terbuka, mungkin sebagian kita dorong untuk sistem proporsional tertutup," ucapnya.
Sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka sempat menjadi perdebatan dalam revisi UU Pemilu tahun 2016 lalu di DPR. Jika tertutup, maka calon legislatif yang berhak melenggang ke parlemen akan ditentukan oleh pejabat partai, bukan dari perolehan suara di surat suara.
Sementara proporsional terbuka, calon legislatif yang memiliki suara terbanyak, berhak duduk di parlemen. Pemilih bisa langsung menggunakan hak pilihnya kepada caleg.
Airlangga juga ingin melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2020-2022. Sebab, ada jangka waktu panjang antara masa jabatan habis dengan waktu pemilihan.
"Karena mungkin tidak pada tempatnya, waktu pemilu dan masa jabatan harus menunggu dua tahun. Jadi itu adalah beberapa pekerjaan rumah yang perlu kita laksanakan," ucapnya.
Golkar, menurut Airlangga, akan membentuk tim melakukan evaluasi tersebut. Dia mengatakan, bakal membahas bersama partai untuk melakukan revisi undang-undang tersebut.
"Nanti akan kita bahas dengan partai-partai lain termasuk partai koalisi, termasuk sistem proporsional yang terbuka mungkin kita harus ada kombinasi," kata dia.
Baca juga:
Airlangga Dianggap Piawai Pimpin Golkar di Tengah Badai
JK Minta Golkar Akhiri Kebiasaan Lama, Lahirkan Parpol Baru Usai Munas
Airlangga Mau Ambil Alih Dukungan SOKSI dari Bambang Soesatyo
Panas Jelang Munas, JK Ingatkan Pentingnya Jaga Demokrasi di Golkar
Agung Laksono Pastikan Munas Golkar Digelar Desember 2019
Di Acara Kosgoro 1957, JK Kenang Jadi Cawapres Dua Kali Tanpa Dukungan Golkar
Kosgoro 1957 Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto di Munas Golkar