Airlangga: Pemilu 2024 Siklus Lima Tahunan Sesuai UU
Menurutnya, UU Pemilu sudah menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu termasuk Pilpres digelar dalam rentan waktu lima tahun. Golkar tegas mengikuti dan tetap berpegang pada Pemilu 2024.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Pemilu nasional harus digelar di 2024. Menurutnya, siklus Pemilu atau Pilpres lima tahunan sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku.
Airlangga menolak menanggapi lebih jauh terkait pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut pelaku dunia usaha ingin Pemilihan Presiden 2024 diundur.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Bagaimana Nurdin Halid menilai kinerja Airlangga Hartarto sebagai ketua Golkar? Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid menilai sosok Airlangga Hartarto masih sangat layak memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Perolehan suara di Pemilu 2024 menjadi alasan Nurdin Halid menilai Airlangga sangat mumpuni.
-
Siapa yang bertemu dengan Airlangga Hartarto saat membahas investasi di Indonesia? Delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta di Jakarta, Senin (28/8).
-
Siapa saja yang mendukung Airlangga Hartarto terkait penentuan koalisi di Pilpres 2024? Para ketua dewan, Pak Ical (Ketua Dewan Pembina), Pak Agung (Ketua Dewan Pakar), dan Pak Akbar Tandjung (Ketua Dewan Kehormatan), Wakil Ketua DPR RI menambahkan, selain menolak munaslub dan menyatakan dukungan pada kepemimpinan Airlangga, para ketua dewan juga menyampaikan dukungan penuh pada Ketum Golkar terkait sikap dan strategi partai berlambang pohon beringin di Pilpres 2024. Termasuk penentuan koalisi dan nama calon presiden dan calon wakil presiden.
"Saya tidak tanggapi (pernyataan Bahlil), tapi siklus (Pemilu) berdasarkan Undang-Undang lima tahunan," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa (12/1).
Menurutnya, UU Pemilu sudah menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu termasuk Pilpres digelar dalam rentan waktu lima tahun. Golkar tegas mengikuti dan tetap berpegang pada Pemilu 2024.
"Pemilu kan jadwalnya 2024. Kan siklusnya lima tahunan," tuturnya.
"Ya kita lihat Undang-Undang ya," tutupnya.
Kata Menteri Bahlil
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim para pelaku dunia usaha berharap Pemilihan Presiden 2024 dimundurkan. Hal tersebut disampaikan Bahlil menanggapi terkait hasil survei Indikator Politik yang memperlihatkan bahwa dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju kembali di Pilpres 2024 sebanyak 33,3 persen.
"Kalau kita mendengar dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir proses demokrasi ini dalam proses peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang dilakukan proses dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam saluran YouTube Indikator Politik, Minggu (9/1).
Dia beralasan lantaran para pelaku usaha baru selesai menghadapi persoalan kesehatan. Kemudian saat ini dunia usaha sedang meningkat, namun ditimpa dengan persoalan politik.
"Ini hasil diskusi sama mereka, coba Pak Burhanuddin didalami," bebernya.
Walaupun begitu dia menilai memajukan Pemilu atau memundurkan Pemilu dalam sejarah bangsa pernah terjadi pada tahun 1997 lantaran krisis reformasi.
"Di orde lama juga begitu sekian lama Pemilu nah tinggal kita lihat. Kebutuhan bangsa kita ini apa? Apakah persoalan pandemi Covid, apakah persoalan bagaimana memulihkan ekonomi, dan bagaimana memilih kepemimpinan baru lewat Pemilu," pungkasnya.
(mdk/ray)