Airlangga Tak Mau Ikut Campur Soal Pemanggilan Darul Siska ke Majelis Etik
Airlangga Tak Mau Ikut Campur Soal Pemanggilan Darul Siska ke Majelis Etik. Dia pun menepis pemanggilan Darul Siska lantaran mendukung salah satu calon ketua umum Bambang Soesatyo untuk Munas pada Desember mendatang. Dia menilai Darul siska masuk dalam bagian struktur partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak mau ikut campur terkait pemanggilan Senior Partai Golkar, Darul Siska oleh Majelis Etik Partai Golkar. Menurut dia pemanggilan tersebut adalah masalah teknis dan menyerahkan seluruhnya kepada majelis.
"Itu masalah teknis. Itu urusan sana saya enggak mau ikut campur urusan sana," kata Airlangga di Kompleks Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Airlangga menyampaikan klaim dukungan Partai Golkar untuk Prabowo-Gibran? Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara buka puasa bersama jajaran Partai Golkar dengan Prabowo-Gibran, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/3).
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
Dia pun menepis pemanggilan Darul Siska lantaran mendukung salah satu calon ketua umum Bambang Soesatyo untuk Munas pada Desember mendatang. Dia menilai Darul siska masuk dalam bagian struktur partai Golkar.
"Tidak, dia kan wakil koordinator bidang," ungkap Airlangga.
Diketahui sebelumnya Senior Partai Golkar Darul Siska dipanggil Majelis Etika Partai Golkar hari ini, pukul 14.00 WIB. Pemanggilan untuk meminta klasifikasi soal surat terbuka yang disampaikan Darul pada Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono terkait deklarasi dukungan pada calon ketua umum Partai Golkar sebelum berlangsungnya Musyawarah Nasional.
Senior Partai Golkar, Darul Siska tampak gelisah dengan perkembangan internal partai jelang penyelenggaraan Munas pada Desember 2019. Terlebih dia keberatan dengan sikap Akbar Tanjung dan Agung Laksono yang tampak partisan jelang munas.
Darul pun mengirimkan surat terbuka kepada Akbar dan Agung Laksono. Dia keberatan dengan Akbar dan Agung yang belum jelas penyelenggaraan munas, tapi sudah menyatakan dukungan kepada bakal calon ketua umum Golkar.
"Menurut kami belum waktunya Bapak untuk ikut melakukan penggalangan dukungan daerah, kecuali Bapak sudah menjadi Tim sukses atau langkah yang Bapak lakukan sudah menjadi keputusan Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar," kata Darul dalam surat terbukanya yang diterima merdeka.com, Sabtu (3/8).
Baca juga:
Majelis Etik Minta Darul Siska Temui Akbar tanjung & Agung Laksono
Wasekjen Sebut Mayoritas Kader Golkar Ingin Munas Digelar Desember
Ketimbang Bamsoet, Airlangga Dianggap Lebih Loyal pada Jokowi
Ridwan Hisjam: Ketum Golkar Berhak Buat Apa Saja, Termasuk Majelis Etik
Majelis Etik Golkar Dinilai Instrumen 'Abuse of Power'