Akhirnya Menkum HAM cabut SK kepengurusan PPP kubu Romi
Namun Romi menegaskan bahwa PPP yang berlaku adalah kepengurusan muktamar Bandung tahun 2011.
Menkum HAM Yasonna Laoly akhirnya mencabut SK kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya. Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya, Romahurmuziy (Romi) mengakui hal tersebut.
Romi mengatakan, keputusan itu sudah dikeluarkan Kemenkum HAM pada surat Menkum HAM nomor MHH/20.AH.11.01 tahun 2012 tentang pengesahan perubahan susunan personalia DPP PPP tidak berlaku.
Romi mengaku legowo keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly mencabut SK kepengurusan PPP kubunya. Namun dia menegaskan, pencabutan itu tidak serta merta melegitimasi kepengurusan PPP muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz.
Romi menilai, kepengurusan yang sah menurut hukum adalah kepengurusan PPP versi muktamar Bandung tahun 2011 lalu pasca pencabutan ini. Dalam muktamar itu, Suryadharma Ali (SDA) terpilih sebagai ketua umum, sementara sekjennya adalah Romi.
"DPP PPP sepenuhnya kembali kepada kepengurusan muktamar VII PPP pada tanggal 3-6 Juli 2011 di Bandung yang diketuai oleh Suryadharma Ali," ujar Romi di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Jumat (8/1).
Romi menyambut baik keputusan Menkum HAM cabut SK kepengurusan kubunya. Hal ini dijadikannya sebagai momentum bersatunya internal PPP yang sempat terpecah belah.
"Jadikan momentum pada hari ini sebagai jalan untuk bersatunya kembali secara menyeluruh partai PPP. Saya kira itu," jelas dia.
Apalagi, lanjut dia, selama ini sesepuh di PPP ingin partai kembali bersatu. Karena itu, pencabutan SK kepengurusan PPP muktamar Surabaya jadi momentum islah bagi kedua kubu yang berseteru.
"Kami sambut baik seruan dari para sesepuh, senior kita, dari mahkamah partai, dari hasil muktamar bandung yang ingin jadikan momentum pada hari ini sebagai titik pelaksanaan islah atau rekonsiliasi menyeluruh mengakhir seluruh konflik di partai," kata Romi.
Sebelumnya Menkum HAM Yasonna juga sudah mencabut SK kepengurusan Golkar versi Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono. Pencabutan ini mengacu pada vonis Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan PPP kubu SDA yang meminta Menkum HAM cabut dua SK kepengurusan Golkar munas Jakarta dan PPP muktamar Surabaya.
Baca juga:
Menkum HAM janji bakal cabut SK PPP kubu Romi dalam waktu dekat
Janji manis Djan Faridz buat Romi bila PPP dapat dikantongi
PPP Djan wacana Lulung duet dengan Ahok, kubu Romi sebut tak legal
Djan Faridz: Kalau ditawari, saya ajukan Romi jadi menteri
Jika disahkan, PPP kubu Djan Faridz jamin pendukung kubu Romi aman
Tak keluarkan SK, Djan Faridz tuding Yasonna main politik
Dimyati sebut paling telat 15 Januari Kemenkum HAM cabut SK PPP Romi
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.