Analisis Turunnya Elektabilitas Parpol Pendukung Pemerintah di Survei Charta Politika
Ditambah lagi berdasarkan survei Charta Politika terlihat dukungan pemilih Golkar terhadap Airlangga belum solid. Malah lebih tinggi kepada Sandiaga.
Charta Politika Indonesia mencatat penurunan elektabilitas partai pendukung pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Seperti Golkar dan NasDem.
Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa menjelaskan, penurunan partai pendukung pemerintah ini lebih kuat karena perubahan asosiasi partai.
-
Apa yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024? Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang. “Ada kesepakatan baru, sekarang 19 orang. Sebelumnya MK hanya memperbolehkan pemohon membawa 17 orang terdiri dari 15 saksi dan 2 ahli,” kata Fajar kepada awak media di Gedung MK Jakarta, Selasa (26/3/2024).
-
Apa keputusan yang diambil Partai Golkar terkait Pilpres 2024? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia menyebut, Partai Golkar telah bekerja keras.
-
Apa sikap politik Muhammadiyah dalam menghadapi Pilpres 2024? Tidak Mudah Percaya Busyro Muqoddas sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan organisasi itu tidak mudah percaya pada capres tertentu, terutama dengan janji-janjinya. "Kita sudah kenyang dengan janji-janji. Jangan permainkan rakyat dengan janji-janji," ujar Busyro.
-
Siapa yang dilarang terlibat dalam sengketa pilpres 2024? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman. Hal tersebut lantaran, paman dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka itu melakukan pelanggaran etik yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK). Sehingga, Anwar Usman dilarang terlibat dalam menghadapi sengketa pilpres 2024.
-
Apa itu Pantarlih Pilkada 2024? Pantarlih, atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, adalah individu atau sekelompok individu yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemutakhiran dan pencocokan data pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Khususnya Golkar dan NasDem. Sementara, turunnya kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo berkorelasi tidak langsung.
"Kalau saya melihatnya lebih pada korelasi tidak langsung jika dikaitkan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi. Tapi yang saya lihat lebih kuat, penurunan ini lebih terjadi karena asosiasi kedua partai tersebut yang berubah," jelas Ardha kepada wartawan, Sabtu (14/8).
Ardha menjelaskan, Golkar tengah mencoba mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Dukungan terhadap Golkar oleh pendukung Jokowi berpindah.
Ditambah lagi berdasarkan survei Charta Politika terlihat dukungan pemilih Golkar terhadap Airlangga belum solid. Malah lebih tinggi kepada Sandiaga.
"Sehingga, ada sebagian dukungan pada Golkar yang selama ini dikarenakan dukungannya pada Jokowi, yang mungkin berpindah. Walaupun dalam cross tabulasi rilis kemarin, dukungan terhadap Airlangga ternyata belum solid. Justru dukungan pada Sandiaga Uno lebih tinggi," ujar Ardha.
Airlangga juga cenderung diasosiasikan sebagai teknokrat dibandingkan tokoh politisi. Tokoh teknokrat, jelas Ardha, jauh jangkauan dari level akar rumput. Masih ada jarak antara pemilih Golkar dengan Airlangga yang butuh didekatkan dengan sosialisasi.
"Masih ada kesenjangan antara Airlangga dengan konstituen Golkar. Masih perlu sosialisasi yang lebih masif agar dapat dikenal lebih luas," ujar Ardha.
"Dan memang sosialisasi yang belum all out ini dikemukakan juga oleh beberapa pengurus Golkar yang memang menimbang Airlangga masih harus konsentrasi dalam pemulihan ekonomi dan pandemi," jelasnya.
Sementara, Partai NasDem yang juga mengalami penurunan karena ada kecenderungan pemilih NasDem untuk memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Untuk NasDem, pada cross tabulasi rilis survei kemarin terlihat ada kecenderungan pemilih NasDem untuk memilih Anies Baswedan. Padahal kita sama-sama tahu, Anies dipersepsikan berseberangan dengan pemerintah," jelas Ardha.
Gerindra, partai pendukung pemerintah yang elektabilitasnya meningkat, juga karena pendukungnya solid mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto.
"Memang harus diakui Prabowo saat ini bisa disebut sebagai figur pengikat Gerindra. Dan itu terlihat jelas sekali pada cross tabulasi pilihan simulasi 10 nama dengan partai, dimana lebih dari 50 persen pemilih Gerindra menyatakan memilih Prabowo sebagai capres," kata Ardha.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily menjelaskan alasan elektabilitas partainya menurun dalam survei Charta Politika. Ia mengatakan survei itu dilakukan pada saat PPKM Darurat. Pengetatan aktivitas publik menyebabkan ekonomi masyarakat terganggu sehingga terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, penurunan kepercayaan publik ini berdampak terhadap partai-partai yang diasosiasikan sebagai pendukung pemerintah. Elektabilitasnya partai ini turun dalam survei, termasuk Golkar.
"Survei Charta Politika dilakukan pada saat PPKM Darurat. Banyak pengetatan aktivitas publik yang menyebabkan ekonomi terganggu, sehingga Charta mencatat penurunan kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi," ujar Ace kepada wartawan, Jumat (13/8).
"Partai-partai yang selama ini diasosiasikan sebagai pendukung kuat pemerintah ikut terkena imbasnya. Buktinya, menurut Charta Politika bukan hanya Golkar yang turun, tapi PDI Perjuangan dan NasDem juga turun," jelasnya.
Lembaga survei Charta Politika Indonesia menunjukan pergeseran tiga besar elektabilitas partai politik. PDI Perjuangan masih merajai dengan elektabilitas 22,8 persen, disusul Gerindra 17,5 persen. Tetapi posisi ketiga kini diduduki PKB dengan elektabilitas 9,4 persen.
"PDIP masih memimpin 22,8 peren tidak jauh beda survei-survei sebelumnya dan hasil Pemilu kemarin. Gerindra kedua dengan 17,5 persen, PKB ketiga 9,4 persen," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya ketika rilis survei secara daring, Kamis (12/8).
Di urutan keempat ada PKS dengan elektabilitas 6,8 persen. Kemudian diikuti Partai Demokrat dan Partai Golkar dengan elektabilitas yang sama yaitu 6,6 persen.
Pada posisi berikutnya ada NasDem dengan elektabilitas 4,8 persen. Kemudian, tak sampai ambang batas parlemen, ada PPP dengan elektabilitas 2,3 persen, PAN 1,7 persen, PSI 1,2 persen.
Partai lainnya berada di bawah 1 persen, yaitu Perindo (0,7 persen), Gelora (0,3 persen), Hanura (0,3 persen), Partai Ummat 0,2 persen, PKPI (0,1 persen), PBB (0,1 persen), Berkarya (0,1 persen). Sementara responden yang tidak tahu atau tidak jawab 18,5 persen.
Survei Charta Politika Indonesia dilakukan pada 12-20 Juli 2021 dengan metode wawancara tatap muka. Metode sampling menggunakan multistage random sampling dengan 1200 responden. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,83 persen.
Baca juga:
Survei Capres 2024 IPO: Anies dan Ganjar Teratas, Sandi Masuk 3 Besar Geser Prabowo
Survei Polmatrix Indonesia: Ganjar Unggul, Puan dan Airlangga Paling Bawah
Survei Charta Politika: Konstituen PDIP Cenderung Pilih Ganjar Jadi Presiden
Survei KedaiKOPI: Airlangga Tokoh Parpol Elektabilitas Tertinggi Capres 2024
Survei Voxpopuli: Elektabilitas Prabowo Subianto Masih Unggul, Ditempel Ganjar
Survei Polmatrix Indonesia: Elektabilitas Prabowo Dibayangi Ganjar dan Ridwan Kamil