Polemik Pilkada Banjarbaru, KPU Jelaskan Mekanisme Penghitungan Perolehan Suara Paslon
Berdasarkan hasil perhitungan dari Sirekap Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024, didominasi perolehan suara tidak sah.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru Dahtiar menyatakan klasifikasi suara tidak sah hasil pemungutan suara bukan hanya milik pasangan calon yang didiskualifikasi.
Berdasarkan hasil perhitungan dari Sirekap Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024, kata Dahtiar, didominasi perolehan suara tidak sah.
Suara tidak sah mencapai 78.807 suara (68 persen), sedangkan pasangan Lisa-Wartono mendapatkan 36.113 suara (32 persen).
Suara Tidak Sah Bukan Cuma Milik Paslon Diskualifikasi
Dahtiar lantas menjelaskan mekanisme perhitungan dan penentuan pemenang mengacu pada Surat Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024.
Berdasarkan SK KPU itu, kata dia, aturan pemilihan di Kota Banjarbaru bukan dengan mekanisme kotak kosong, melainkan untuk satu pasangan calon.
"Dalam varian surat suara tidak sah, tidak sepenuhnya suara untuk paslon yang dibatalkan," kata Dahtiar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (1/12), demikian dikutip Antara.
Dahtiar menegaskan bahwa suara tidak sah itu bukan berarti surat suara itu adalah surat suara untuk paslon yang dibatalkan.
Dalam variannya itu, lanjut dia, ada surat suara yang dicoblos di dua gambar pasangan, ada yang tidak sama sekali dicoblos, ada yang dicoret, bahkan ada pula dicoblos di atas, di kiri, dan di tengah di luar kolom.
"Tidak bisa dimonopoli atau diklaim bahwa itu adalah surat suara pilihan untuk calon yang dibatalkan," ujar Dahtiar.
Ditekankan kembali bahwa klasifikasi suara tidak sah bukan hanya milik suara pasangan calon yang didiskualifikasi oleh KPU pada tanggal 31 Oktober 2024.
Pada kesempatan itu, dia mengimbau masyarakat untuk memahami mekanisme yang ada serta memahami adanya pelanggaran pilkada yang terbukti dilakukan oleh pasangan calon yang dibatalkan karena menguntungkan diri dan merugikan pasangan calon lain.
"Jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi dari orang-orang di luar penyelenggara pemilu," kata Dahtiar.
