Anggaran Pemilu 2024 Naik 3 Kali Lipat, Untuk Apa Saja?
Sekedar informasi, anggaran Pemilu 2019 mencapai Rp25,59 triliun. Sementara Pemilu 2014 anggarannya sebesar Rp 15,62 Triliun.
Anggaran Pemilu 2024 telah disepakati sebesar Rp76 triliun. Meski ada penurunan dari Rp89 triliun, anggaran pesta demokrasi ini masih terbilang tinggi.
Sekedar informasi, anggaran Pemilu 2019 mencapai Rp25,59 triliun. Sementara Pemilu 2014 anggarannya sebesar Rp 15,62 Triliun.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Kapan Pemilu 2024 akan diselenggarakan? Berikut Merdeka.com rangkum kata-kata ajakan agar memotivasi untuk tidak golput, mengingatkan kita jika suara bersama memiliki kekuatan nyata untuk memberi dan membentuk masa depan cerah bagi bangsa.
-
Apa tujuan utama dari Pemilu 2024? Pemilu merupakan wadah bagi rakyat untuk menjalankan demokrasi demi mempertahankan kedaulatan negara.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebutkan, ada dua alasan kenapa anggaran Pemilu 2024 tinggi. Pertama, adalah penambahan honor kepada petugas pemilu di lapangan dan TPS.
Ikuti berita Pemilu 2024 di Liputan6.com
"Peningkatan itu sebagian besar karena pertama karena memang ada penambahan jumlah honor yang nanti yang akan diserahkan kepada petugas di lapangan sampai ke TPS," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5).
Sebelumnya, honor petugas hanya diberikan sebesar Rp500 ribu. Saat ini dianggarkan per orang Rp1,5 juta. Doli sepakat memang perlu ada peningkatan.
"Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara khususnya KPU yang masuk akal dan bisa diterima," kata Doli.
Penambahan anggaran juga disebabkan pengadaan kantor sekretariat dan gudang untuk logistik.
Namun, KPU dan Bawaslu terbuka bagi pihak yang ingin membantu memberikan kantor untuk digunakan KPU dan Bawaslu. Dananya bisa difokuskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepemiluan.
"Kita waktu itu merekomendasikan kepada pemerintah kalau misalnya kantor dan sekretariat ada dua jalannya. Pertama ada di daerah-daerah yang asetnya pusat, mungkin itu bisa dihibahkan atau dipinjamkan dan berkaitan dengan Kemenkeu," kata Doli
"Atau memang ada aset-aset pemda yang selama ini idle itu juga bisa dihibahkan, itu bisa dikonsolidasi dari Kemendagri yang meminta kepala daerahnya untuk bisa memberikan itu Jadi soal dana menurut saya clear," pungkas politikus Golkar ini.