PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya

PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Konten Menarik
KPU Minta MK Pertimbangkan Jadwal Pilkada 2024, Ini Alasannya

KPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.

kpu 2024
Jawaban KPK Soal Keluhan Hasto Kedinginan Ditinggal Sendirian di Ruang Penyidik

Hasto mengaku ditinggal dalam ruangan penyidikan dalam kondisi kedinginan.

KPK
Jawaban KPK Soal Keluhan Hasto Kedinginan Ditinggal Sendirian di Ruang Penyidik

Hasto mengaku ditinggal dalam ruangan penyidikan dalam kondisi kedinginan.

KPK
PKS Hormati Putusan MK: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran, Semoga Allah Beri Bimbingan dan Petunjuk

PKS menyebut, putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Meskipun, tak sepenuhnya sesuai dengan harapan.

PKS
PKS Targetkan Menang 60 Persen di Pilkada Serentak 2024

PKS akan membahas intensif pemenangan Pilkada ini dalam Rakernas selama tiga hari ke depan.

Ahmad Syaikhu
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan

KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.

KPK
Dewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember

Tumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.

Dewas KPK
Kelakar Pahala Nainggolan Usai Tes Tertulis Capim KPK: Udah Pendek Jari Gue Ngetiknya Banyak

Pahala berkelakar menjawab banyak soal-soal disajikan panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Pahala Nainggolan
7 PPLN Kuala Lumpur Dinonaktifkan, PSU Diambil Alih KPU RI

KSK dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 dan TPS pada Minggu tanggal 10 Maret 2024.

KPU
PHK Bukan Akhir Segalanya, Pria ini Buktikan Usai di-PHK Hidupnya Justru Berubah Total dan Sukses

Berikut kisah seorang pria yang sempat di PHK namun kini hidupnya berubah total menjadi orang sukses.

Kisah Inspiratif
KPK Punya Alasan Kuat Panggil Kaesang Sebagai Keluarga Penyelenggara Negara

Meski Kaesang bukan penyelenggara negara, namun KPK memiliki alasan kuat memanggil Kaesang.

KPK