PPS Pemilu adalah Panitia Pemungutan Suara, Ketahui Tugas dan Masa Kerjanya
PPS membantu kelancaran penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
PPS membantu kelancaran penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
PPS Pemilu adalah Panitia Pemungutan Suara, Ketahui Tugas dan Masa Kerjanya
Penyelenggaraan pemilu merupakan suatu proses yang sangat penting dalam menjaga demokrasi suatu negara. Untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat dan akuntabel, penyelenggaraan pemilu harus dilakukan dengan terstruktur dan sistematis.Seperti di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu, membentuk PPS dalam setiap pesta demokrasi. PPS pemilu adalah Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk di tingkatan kelurahan atau desa.
Selama proses penyelenggaraan pemilihan umum, PPS pemilu memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang yang jelas. Bagi Anda yang terpilih sebagai anggota PPS pemilu, penting untuk mengetahui tugas, kewajiban, dan fungsinya.
Selain itu, Anda juga perlu memahami berapa lama masa kerjanya dan kisaran gaji yang didapatkan. Kami merangkum pengertian, tugas, wewenang, kewajiban, hingga masa kerja PPS pemilu adalah sebagai berikut.
-
Apa saja tugas PPS dalam pemilu? PPS bertugas:a. mengumumkan DPS;b. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;d. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK; e. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;f. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;g. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;h. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; i. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK;j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;k. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;n. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; danp. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Apa saja tugas PPS Pilkada 2024? Dalam Pilkada 2024, peran PPS sangatlah krusial sebab pengelolaan pemungutan suara yang baik akan memastikan keabsahan dan kepercayaan masyarakat pada hasil pilkada.
-
Apa tugas PPS Pilkada 2024? Tugas PPS pilkada 2024 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 18 Ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut:a. mengumumkan daftar Pemilih sementara;b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;d. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dank. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Apa tugas utama PPDP Pemilu? Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
-
Apa tugas utama PPK dalam pemilu? Tugas PPK dalam pemilu adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, PPK bertugas untuk melakukan penerimaan daftar pemilih, melakukan rekapitulasi penghitungan suara, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu, dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan Pemilu kepada masyarakat di kecamatan.
Pengertian PPS Pemilu
PPS pemilu adalah badan yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.
PPS terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, dan petugas pemungutan suara.
Menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, susunan PPS terdiri dari ketua dan sekretaris yang berasal dari PNS atau non-PNS yang memiliki kompetensi dan integritas, serta memiliki pengalaman dalam pemilu. Selain itu, ada juga anggota PPS yang berasal dari penduduk setempat dan memiliki integritas yang tinggi. Terdapat pula petugas pemungutan suara yang bertugas membantu PPS dalam melakukan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
Tugas PPS Pemilu
Berikutnya, akan dijelaskan apa saja tugas PPS pemilu.
PPS (Panitia Pemungutan Suara) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. PPS bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pemungutan suara kepada masyarakat yang akan memberikan suaranya dalam Pemilu.
Tugas-tugas utama yang harus dilaksanakan oleh PPS meliputi persiapan logistik pemilu, pendaftaran pemilih, pembentukan tempat pemungutan suara (TPS), pengawasan pemungutan suara, penghitungan suara, serta pelaporan hasil pemungutan suara. PPS juga bertanggung jawab dalam mengatur dan memastikan keberlangsungan pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman, dan adil.Selain itu, PPS juga memiliki tugas untuk menyosialisasikan informasi terkait Pemilu kepada masyarakat dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum. PPS juga memiliki peran penting dalam mengawasi proses pemungutan suara agar tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran hukum.
Dengan demikian, PPS memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keabsahan dan keberlangsungan Pemilu sehingga peran mereka sangat vital dalam menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
Kewajiban PPS Pemilu
Setelah mengetahui tugas, selanjutnya akan dijelaskan kewajiban PPS pemilu.
Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki beberapa kewajiban penting dalam pemilu. Salah satunya adalah memastikan pemutakhiran data pemilih terkini, termasuk mencocokkan daftar pemilih tetap (DPT) dengan daftar pemilih tambahan (DPTb) sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Selain itu, PPS bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan kotak suara sejak tahap penyimpanan hingga penghitungan suara, sehingga proses pemungutan suara dapat berjalan dengan adil dan transparan.
Selain kewajiban tersebut, PPS juga harus menindaklanjuti temuan dan laporan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) terkait dengan potensi pelanggaran pemilu. PPS perlu bekerja sama dengan Panwaslu untuk memastikan setiap laporan atau temuan yang diajukan segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, PPS memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil.
Dalam mengemban kewajiban ini, PPS harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas serta tetap menjaga netralitas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Wewenang PPS Pemilu
Setelah mengetahui kewajiban, perlu juga dipahami wewenang dari PPS pemilu.
PPS (Panitia Pemungutan Suara) memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi proses pemilihan umum. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wewenang PPS juga mencakup pengelolaan data , pelaksanaan tahapan seleksi, serta pemantauan pelaksanaan tahapan pemilihan.
Dengan wewenang yang dimiliki, PPS bertanggung jawab menjaga integritas dan keberhasilan proses pemilihan umum sehingga dapat terilih calon pemimpin dengan adil dan demokratis. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran dan wewenang PPS dalam menjalankan proses pemilihanumum demi penerapan sistem demokrasi di Indonesia.
Gaji dan Masa Kerja
Terakhir, akan dijelaskan kisaran gaji dan masa kerja PPS pemilu.
Gaji dan masa kerja PPS atau Panitia Pemungutan Suara ditentukan berdasarkan aturan PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Menurut aturan tersebut, PPS terdiri dari ketua dan empat anggota. Mereka akan mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU RI.
Besaran gaji untuk ketua PPS adalah sebesar 75% dari gaji PNS golongan I/a. Sedangkan untuk anggota PPS, besaran gajinya adalah sebesar 65% dari gaji PNS golongan I/a.
Masa kerja PPS berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan Pemilu. Peran PPS dalam Pemilu 2024 sangat penting, karena mereka bertugas untuk melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelaporan hasil suara di tingkat TPS. Mereka juga harus memastikan keberlangsungan dan keselamatan pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan KPU dan Bawaslu untuk menjamin keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.
Dengan demikian, PPS memiliki peran yang vital dalam proses demokrasi di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan lancar dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.
