Kemudian dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Sementara jadwal tepatnya diatur sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pelantikan resmi anggota PPK telah dilakukan pada 16 Mei 2024. Dengan pelantikan ini, masa kerja anggota PPK secara resmi dimulai.
Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024, masa kerja PPK dalam Pilkada 2024 ditetapkan hingga 27 Januari 2025.
Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
Anggota PPK bekerja mulai dari persiapan sebelum pemilihan hingga pelaksanaan hari pemilihan pada 27 November 2024.
Kemudian, tugasnya masih berlanjut sampai penghitungan dan rekapitulasi suara yang berakhir pada 16 Desember 2024.
Masa kerja PPK juga mencakup penyelesaian administrasi dan laporan pasca pemilihan. Sehingga, diperkirakan baru akan berakhir pada Januari 2025.
Tugas PPK Pilkada 2024
Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi:
Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap.
Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan.
Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU kabupaten/kota.
Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam poin 5 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan Panwaslu Kecamatan.
Mengumumkan hasil rekapitulasi.
Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta pemilihan.
Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwaslu kecamatan, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kecamatan.
Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya.
Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan.
Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas dan Wewenang Ketua PPK
Tugas dan wewenang ketua PPK juga diatur dalam pasal 9 PKPU Nomor 8 Tahun 2022:
Memimpin kegiatan PPK.
Mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS.
Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta pemilihan.
Menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta pemilihan.
Mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK.
Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU kabupaten/kota.
Tugas dan Wewenang Anggota PPK
Sementara tugas dan kewajiban anggota PPK adalah:
Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas.
Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
Berapa Gaji PPK?
Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 telah mengatur nominal gaji petugas PPK pada Pilkada 2024. Berikut detail nominal gajinya:
Ketua: Rp 2.500.000 per orang per bulan
Anggota: Rp 2.200.000 per orang per bulan
Sekretaris: Rp 1.850.000 per orang per bulan
Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis: Rp 1.300.000 per orang per bulan.
Selain itu, anggota PPK juga berhak atas uang santunan jika mengalami hal-hal berikut selama bertugas:
Meninggal Dunia: Bagi anggota yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat bertugas, keluarga yang ditinggalkan akan menerima santunan sebesar Rp 36.000.000 per orang.
Cacat Permanen: Anggota yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan saat bertugas akan menerima santunan sebesar Rp 30.800.000 per orang.
Luka Berat: Jika anggota mengalami luka berat selama bertugas, akan diberikan santunan sebesar Rp 16.500.000 per orang.
Luka Sedang: Jika mengalami luka sedang akan menerima santunan sebesar Rp 8.250.000 per orang.
Bantuan Biaya Pemakaman: Terakhir jika anggota meninggal dunia, maka keluarga berhak atas santunan biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000 per orang.
Dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 ini, PPS mengambil peran sentral dalam memastikan kelancaran dan integritas proses pemilihan di tingkat desa atau kelurahan.
Bagi banyak orang, menjadi bagian dari PKD bukan hanya soal tanggung jawab, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam menjaga integritas pemilu.
Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sebuah lembaga adhoc yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pilkada.
