Aturan TKA wajib berbahasa RI dihapus, DPR bakal panggil Menaker
Rencana penghapusan aturan tenaga kerja asing wajib berbahasa Indonesia dinilai merendahkan martabat bangsa.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghapus aturan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib berbahasa Indonesia. Alasannya, aturan ini mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Namun rencana ini ditentang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi IX DPR berencana memanggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri terkait rencana pemerintah hapus aturan TKA wajib bisa berbahasa Indonesia jika ingin bekerja di Tanah Air.
"Rencana kita akan panggil menaker soal ini secepatnya," kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf kepada merdeka.com, Minggu (24/8) malam.
Dede menilai, aturan ini bisa merendahkan martabat bangsa di mata asing. Karena hal ini diyakini akan berdampak pada sosial budaya di masyarakat Indonesia.
"Saya kurang setuju, karena akan ada implikasi sosial, budaya, dan perendahan martabat bangsa nantinya. Seolah-olah tidak ada lagi kontrol terhadap tenaga kerja asing," kata Politikus Partai Demokrat ini.
Di sisi lain, dia tak percaya jika iklim investasi bisa terganggu hanya karena aturan TKA harus bisa berbahasa Indonesia. Menurut dia, ada hal lain yang bikin investasi lesu, salah satunya waktu bongkar muat barang di Pelabuhan atau dwelling time yang memakan waktu lama serta mahal.
"Kendala datang dari ketidakpastian, baik waktu maupun hukum. Ini yang penting diperbaiki. Seperti dwelling time kemarin," pungkasnya.
Baca juga:
Demokrat: Aturan TKA berbahasa RI dihapus rendahkan martabat bangsa
Rieke sayangkan Jokowi cabut aturan TKA wajib berbahasa Indonesia
Jokowi ingin hapus aturan tenaga kerja asing wajib Bahasa Indonesia
Pemerintah kaji aturan pengusaha asing tinggal permanen di Indonesia
BPJS Ketenagakerjaan: Pekerja asing di Indonesia wajib jadi peserta
Tips agar pekerja Indonesia mampu bersaing dengan pekerja China
Miris, serbuan pekerja asing bikin WNI terasing di negeri sendiri
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama Australia dengan Jawa Barat di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,” urai Puteri.