Bansos Covid-19 Boleh Berjalan Saat Pilkada, Asal Tak Ada Logo Paslon
Menurut Mendagri, bansos itu sendiri tak mungkin disetop. Sebab itu, dibutuhkan masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Pilkada Serentak 2020 terpaksa dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengimbau agar penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak kondisi pandemi tidak dipolitisasi oleh pasangan calon.
"Masalah Bansos tadi, itu memang menjadi salah satu dari tiga kegiatan yang tidak terlepas dari penanganan Covid-19. Penanganan Covid-19 ini adalah satu masalah kesehatan, mencegah penularan, perawatan dan testing dan lain-lain. Yang kedua adalah pemberian bantuan sosial bagi mereka yang terdampak, yang ketiga adalah menjaga agar ekonomi tetap bisa berjalan, tiga itu," kata Tito usai bertemu Ketua KPU, Arief Budiman, Kamis (30/7).
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
"Jadi ini ada Pilkada, kalau saya berpendapat bantuan sosial tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tapi tidak menggunakan identitas diri, nama , foto, dan lain-lain," lanjut dia.
Menurut Tito, bansos itu sendiri tak mungkin disetop. Sebab itu, dibutuhkan masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Sebetulnya juga bisa kontestan yang lain yang non petahana, dia juga bisa mencari celah sebetulnya, ada orang yang tidak terima cara pembagiannya tidak rata itu menjadi amunisi bagi dia untuk melakukan negatif campaign, mengeksploitasi kelemahan lawan, mengekpose kekuatan sendiri, tapi bukan sesuatu yang hoaks atau sesuatu yang bohong," ungkap Tito.
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menambahkan, terkait Bansos PKPU sebetulnya sudah mengatur itu. Dalam aturan, kegiatan pemerintah tidak boleh berhenti termasuk Bansos.
"Yang dilarang sebagaimana disampaikan Pak Menteri tadi, memasang fotonya di situ. Kemudian dia sambil membuat slogan-slogan di situ, itu yang tidak boleh, dan itu sudah diatur dalam peraturan KPU kita," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Mendagri Tito Usul Tema Debat Pilkada Bahas Covid-19
Mendagri Bertemu KPU Bahas Perkembangan Persiapan Pilkada Serentak 2020
Mendagri Tito Karnavian Kunjungi KPU
26.003 Orang sudah Meninggal Dunia Masuk Daftar Pemilih Pilbup Kediri 2020
KPU Sudah Loloskan 23 Calon Independen di Pilkada Serentak 2020