Bantah Ahok soal mahar, PDIP benarkan kampanye butuh biaya besar
Ahok sebut setidaknya butuh Rp 100 M buat diusung parpol di Pilgub DKI.
Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengemukakan alasan kenapa dia lebih memilih jalur independen ketimbang melalui parpol untuk bertarung di Pilgub DKI 2017.
Blak-blakan, Ahok menyebut butuh uang Rp 26 miliar hanya untuk memulai kampanye dalam rentang waktu 10 bulan. Jumlah itu pun menurut Ahok hanya perhitungan kasar. Dia menduga, setidaknya butuh mahar Rp 100 miliar jika dirinya didukung oleh dua partai.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menjelaskan, bahwa memang untuk mengusung setiap calon membutuhkan dana. Namun dana tersebut bukanlah mahar politik.
"Memang dibutuhkan dana untuk sosialisasi dan aktivasi partai. Namun itu bukan upeti. Calon yang diusung dapat langsung memantau alokasi anggarannya. Pos anggaran aktivasi yang besar adalah untuk atribut kampanye, sosialisasi calon, uang saksi dan guraklih (regu penggerak pemilih)," ujar Hendrawan saat dihubungi, Jumat (11/3).
Menurut anggota komisi XI DPR ini, setiap calon saat fit and propertest di PDIP harus menjelaskan punya dana berapa. Lantas akan dipikirkan bersama bagaimana mencari solusi secara gotong-royongi bagi kurangnya dana untuk mengusung.
"Kita sudah punya template, apa pokok pos anggarannya ada semua," tuturnya.
Hendrawan juga menjelaskan bahwa dia sempat bertanggung jawab atas perolehan suara di Kecamatan Kelapa Gading Jakarta. Hal tersebut saat mengusung pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI yang lalu. Dia mengaku saat itu menghabiskan dana untuk sosialisasi sebesar Rp 67 juta. Maka dari itu, menurutnya meski lewat jalur independen, Ahok tetap butuh dana.
"Teman Ahok pun akan mengeluarkan biaya. Independen juga, tidak ada makan siang yang gratis," ungkapnya.
Hendrawan berujar, PDIP tidak memilih untuk mengusung calon yang hanya mengandalkan telah mengantongi banyak dana. "Tidak selalu, kan ditanya visimu apa. Kekuatan dan kelemahan," tandasnya.
Baca juga:
Ahok: Lewat parpol butuh Rp 200 miliar bos, duit saya enggak sampai
PDIP: Coba tanya NasDem, jangan-jangan sudah terima 100 M dari Ahok
Bantah Ahok, Risma sebut tidak ada mahar politik di PDIP
Politisi PKS sebut Soeharto lakukan deparpolisasi, Ahok tidak
Ahok maju independen, Luhut sebut 'sentil' parpol untuk profesional
Ini bus mewah pengganti metromini
NasDem: Mereka jual mahal dukung Ahok, pakai mahar mahal
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Apa saja isu yang muncul selama Pilkada DKI 2017? Apalagi pemilihan tersebut juga diwarnai dengan isu-isu seperti agama, etnis, dan kebijakan publik.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 putaran kedua dilaksanakan? Pemungutan Suara Putaran Kedua (19 April 2017):Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.
-
Apa yang dikatakan Hasto mengenai peluang Anies dan Ahok di Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.