Bantah INES propaganda Prabowo, Gerindra ancam polisikan Irwan

"Dia hanya pemapar yang dibayar Rp 4 juta untuk mempresentasikan, tidak kurang dan tidak lebih," kata Arief.

Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Tenaga Kerja dan TKI Arief Poyuono membantah pengakuan Irwan Suhanto bahwa Indonesia Network Election Survey (INES) adalah lembaga survei propaganda partainya dan capres Prabowo Subianto. Dia juga menyangkal Irwan pernah menjabat sebagai direktur eksekutif lembaga tersebut.

"Dia hanya pemapar yang dibayar Rp 4 juta untuk mempresentasikan, tidak kurang dan tidak lebih. Mungkin karena uangnya kurang, dia banyak ngoceh di mana-mana," kata Arief saat dihubungi merdeka.com, Jumat (11/7).

Menurut Arief, direktur eksekutif INES sebenarnya adalah Sudrajat Sacawisastra. Namun, kata Arief, karena Sudrajat sedang berkonsentrasi meraih gelar profesornya, Irwan yang memaparkan. "Dia (Irwan) ngaku-ngaku saja (sebagai direktur eksekutif)," ujar Arief.

Ditanya kenapa jika Irwan bukan direktur eksekutif jabatan itu dibiarkan melekat terus, Arief mengatakan, "Karena dia maunya begitu, kita biarkan saja."

"Saya sudah ingatkan dia sebenarnya," ujarnya.

Soal pengakuan Irwan bahwa INES tidak pernah benar-benar melakukan survei, Arief juga membantahnya.

"Itu kan kata dia, apa kita mau buka? Siapa tahu dia. Dia mundur tidak pernah aktif lagi setelah pileg. Dia tidak pernah kita libatkan lagi," ujarnya. Sebelumnya Irwan mengaku mundur pada 20 Juni yang berarti dua bulan lebih setelah Pemilu 9 April.

Arief juga menyangkal bahwa survei INES dibiayai oleh Partai Gerindra dan Prabowo . Menurutnya, sumber dana INES adalah dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu yang diketuainya. "Jadi bukan dari Gerindra , kalau saya pengurus Gerindra , ya, saya pengurus," ujar dia.

Arief mengatakan, INES cuma menghabiskan Rp 100-an juta untuk sekali survei dengan jumlah sampel responden 6.000 orang. Dia berdalih jumlah dana yang dihabiskan memang tidak sebanyak survei lainnya karena menggunakan tenaga surveyor dari pekerja BUMN di setiap kabupaten/kota.

"Pekerja BUMN itu gak bayar. Jangankan dibayar, mereka disuruh bayar iuran saja mau," kata Arief menambahkan pengeluaran dana tersebut hanya untuk bahan presentasi dan lokasi publikasi.

Arief mengatakan, pihaknya bisa melibatkan 2.000-an pekerja BUMN untuk sekali survei. Para pekerja tersebut, kata dia, juga tidak perlu dilatih dulu untuk mewawancarai responden. "Mereka itu rata-rata lulusan S-1 kok," ujarnya.

Arief juga membantah telah menekan dan mengancam Irwan. Bahkan, Arief berbalik mengancam akan melaporkan Irwan ke polisi jika dia berbicara seenaknya. "Semua ada konsekuensi hukumnya," ujar Arief.