Baru masuk MKD, politisi Golkar minta jangan cuma serang Setnov
Dia meminta dibentuk Pansus Freeport untuk membidik pejabat yang jadi dalang kasus ini.
Wajah-wajah baru mulai menghiasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satunya Ridwan Bae dari Fraksi Golkar. Dia langsung tancap gas dan bermanuver. Bukan fokus pada sidang etik terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, Ridwan justru meminta DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Freeport untuk menelusuri pejabat pemerintah yang jadi dalang dalam kasus ini.
Menurutnya, dengan adanya pansus Freeport, MKD tak perlu melakukan pengusutan kasus ini. "Freeport kan jadi sumber persoalan. Sebaiknya bentuk Pansus Freeport itu akan lebih terbuka semuanya siapa yang salah, kemudian kalau ada pejabat-pejabat yang mana itu rakyat terpuaskan. Kalau Pansus pasti akan terbuka, terpuaskan rakyat. Termasuk kalau Novanto salah, kelihatan," kata Ridwan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11).
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
Menurutnya, pembentukan Pansus Freeport bakal jadi titik terang penuntasan kasus ini. Sebab, dia melihat selama ini polemik yang ada justru seakan menyerang pribadi Setya Novanto.
"Kita bentuk Pansus menangkap apa yang jadi keinginan rakyat, keterbukaan, tidak tersembunyi. Semua yang dicurigai rakyat dibuka di Pansus akan lebih fair. Ini pendapat pribadi saya. Jangan semata-mata persoalan ini hanya kejar Pak Novanto. Yang kita kejar semua orang yang terkait Freeport. Makanya bentuk pansus," katanya.
Seperti diketahui, Fraksi Partai Golkar mengganti semua anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan. Golkar memasukkan Ridwan Bae, Kahar Muzakir, dan Adies Kadir ke MKD. Mereka menggantikan Hardisoesilo (wakil ketua), Dadang S Muchtar, dan Budi Supriyanto.
Baca juga:
'Kasus Setnov bikin parlemen hancur & rakyat hilang kepercayaan'
Segudang alasan Setya Novanto harus mundur dari posisi Ketua DPR
Jika diperlukan, MKD akan datangi Jokowi-JK terkait kasus Setnov
Menanti MKD putuskan nasib Setya Novanto
Ketua MKD ngaku terbebani usut kasus Setya Novanto