Bawaslu panggil SBY dan Mensesneg soal kampanye Demokrat
Bawaslu ingin mengklarifikasi soal penggunaan fasilitas negara dalam kampanye Partai Demokrat.
Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) meminta keterangan dari Partai Demokrat dan Kementerian Sekretaris Negara terkait laporan adanya penggunaan fasilitas negara dalam kampanye Partai Demokrat . Bawaslu telah melayangkan undangan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Mensesneg Sudi Silalahi .
"Setelah salat Jumat kita minta keterangan. Tapi mungkin bukan Pak SBY yang datang, diwakilkan pengurus DPP. Dari Setneg kita minta Pak Sudi Silalahi yang datang," kata anggota Bawaslu Nelson Simanjutak ketika dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (4/4).
Topik pilihan: KPU | Partai Politik
-
Mengapa perolehan suara Partai Demokrat merosot di Pemilu 2014? Merosotnya perolehan suara ditengarai karena konflik internal dan beberapa tokoh partai yang terciduk kasus korupsi.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diminta oleh Partai Golkar kepada Bahlil? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Bagaimana Partai Demokrat menarik suara pada Pemilu 2004? Partai Demokrat yang lahir sebelum Pemilu 2004 merupakan partai yang mampu menarik suara dengan mengandalkan popularitas seorang tokoh, yakni Susilo Bambang Yudhoyono.
-
Siapa yang bertugas sebagai PPDP dalam pemilu? Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
Nelson menjelaskan, pemeriksaan ini terkait adanya laporan dari masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu bahwa kehadiran SBY dalam beberapa kampanye Partai Demokrat telah menggunakan fasilitas negara.
"Makanya ini yang kita klarifikasi, supaya clear, terjawab semuanya. Jangan sampai hasil pemilu terganggu integritasnya," tukas Nelson.
Baca juga:
Kenapa SBY tak lagi bagi-bagi bola saat kampanye?
Masa tenang, Bawaslu cemas parpol tetap kampanye di media sosial
Dianggap ilegal, KPU dan Bawaslu di Aceh tak bergigi
Bawaslu banjir laporan pedangdut seronok di kampanye parpol
Bawaslu: PKS paling banyak melanggar pasang atribut kampanye