Bawaslu Temukan 9 Laporan Penyalahgunaan Konten di Internet saat Pilkada
Dia merinci dari 9 aduan itu, terdapat 1 aduan yang diduga melanggar Pasal 62 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 juncto Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada.
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan pihaknya menemukan sembilan aduan dalam konten internet. Dia menjelaskan publik melaporkan hal tersebut di kanal 'laporkan' bawaslu.go.id.
"Dalam mengawasi konten Internet masyarakat dapat mengadukan dugaan pelanggaran melalui kanal laporkan di website bawaslu.go.id atau melalui nomor Whatsap 081114141414," kata Fritz dalam keterangan persnya, Minggu (22/11).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Bagaimana Gatotkaca dari Sukoharjo melawan hoaks? Danar mengatakan, tempat paling tepat untuk menanyakan kebenaran terkait berita yang mereka peroleh adalah tempat di mana mereka menuntut ilmu, seperti melakukan diskusi atau sharing dengan guru terkait berita yang mereka dapatkan.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
Dia merinci dari 9 aduan itu, terdapat 1 aduan yang diduga melanggar Pasal 62 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 juncto Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada. Selain itu, pihaknya mendapatkan laporan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sejak 26 September 2020 dan pengawas pemilu.
Laporan dari pengawas pemilu dapat melalui form A sebagai alat kerja pengawasan khusus pengawas pemilu. Dia menjabarkan data dari Kominfo hingga 18 November 2020 terdapat 38 isu hoaks di konten internet. Baik itu isu hoaks mengenai penundaan pilkada, pilkada tidak jadi dilaksanakan atau disinformasi yang terjadi selama pada proses pilkada.
Kemudian, dari 217 link yang di laporkan Kominfo itu, yang telah dianalisis Bawaslu terdapat 65 url diduga melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Lalu, sekitar 10 url dinyatakan melanggar Pasal 62 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 juncto Pasal 47 ayat (5) dan (6) dan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 juncto Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada, serta dua url melanggar Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) totalnya ada 77 url yang diduga melanggar.
"Dua url yang melanggar pasal 28 UU ITE itu menyampaikan berita bohong atau disinformasi," jelas Fritz.
Sementara itu, lanjut Fritz, laporan yang diterima Bawaslu dari pengawas Pemilu yaitu terdapat 36 laporan dugaan pelanggaran kampanye media sosial yang masuk melalui form A online.
"Bawaslu juga telah menerima laporan melalui typeform ada sepuluh laporan terbagi lima laporan terkait pelanggaran larangan kampanye, dan empat laporan terkait ujaran kebencian dan satu laporan terkait disinformasi," ungkapnya.
Baca juga:
Bawaslu Sebut Kampanye Daring Kurang Diminati Pasangan Calon di Pilkada
KPU Masih Proses Rekomendasi Bawaslu Diskualifikasi Cabup Kukar Edi Damansyah
Bawaslu Terima Laporan Bantuan BNPB Diduga Digunakan Kampanye di Surabaya
Rekomendasi Diskualifikasi Cabup Kukar Domain Bawaslu RI
Bawaslu Minta Kominfo Take Down 182 Konten Internet Langgar Aturan Pilkada