Begini proses panjang jika Setya Novanto disanksi berat
Sembilan anggota MKD meminta Setya Novanto dikenakan sanksi sedang agar kasus ini segera tuntas.
Sebelum skorsing, dalam sidang pelanggaran etik terhadap Ketua DPR Setya Novanto ada enam anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mengajukan sanksi berat diikuti pembentukan panel untuk memutuskan nasib Setya Novanto.
Sembilan anggota memutuskan dikenakan sanksi sedang yang otomatis penentuan nasib langsung diputuskan tanpa membutuhkan waktu panjang.
-
Mengapa Jokowi memaksa Freeport membangun smelter di Indonesia? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik.
-
Siapa yang mendapat santunan duka dari Jokowi? Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.
-
Bagaimana Serka Sudiyono mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi? Saat itu pula Serka Sudiyono mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Ia pun tak menyangka, hari di mana ia mendapat hadiah sepeda itu merupakan hari ulang tahun istri dan anak pertamanya. Sepeda itu langsung dipakai oleh anaknya ke sekolah.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang menegaskan, pihaknya meminta Setya Novanto dikenakan sanksi sedang agar kasus ini segera tuntas.
"Kami memutuskan pelanggaran sedang. Dipindahkan dari alat kelengkapan dewan (AKD) atau dicopot dari pimpinan DPR, tidak perlu minta persetujuan paripurna," tegas Junimart di sela rapat perumusan sanksi Novanto di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).
Dia menjelaskan jika dominan anggota MKD meminta pelanggaran berat, maka akan dibentuk panel. Panel itu bisa memutuskan Ketua DPR Setya Novanto bersalah atau tidak.
"Panel memiliki keputusan, jika terbukti bersalah diserahkan MKD. Lalu MKD ke paripurna untuk minta persetujuan paripurna. Artinya kalau paripurna tak setuju bagaimana, keputusan panel jadi bias," paparnya.
Menurut Politikus PDIP ini, proses yang dibutuhkan dari mulai membentuk panel hingga prosesnya bisa memakan waktu panjang. "Panel itu 30 hari tambah 30 hari tambah 30 hari jadi 90 hari," tuturnya.
Dia menambahkan, sidang hari ini akan memutuskan nasib Setya Novanto. "Setelah semua ini kami akan rapat internal secara tertutup. Itu untuk menghitung sedang atau berat lebih banyak mana. Setelah itu kita umumkan hasilnya," ucapnya.
(mdk/noe)