Belum juga disahkan, PPP kubu Djan Faridz datangi lagi Kemenkum HAM
PPP kubu Djan merasa semua berkas sudah dilengkapi ke Kemenkum HAM.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) belum juga mengesahkan kepengurusan PPP kubu Djan Faridz sesuai dengan perintah putusan Mahkamah Agung (MA). Kemenkum HAM baru mencabut SK pengesahan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy (Romi).
Sekjen PPP kubu Djan Faridz Ahmad Dimyati Natakusumah bersama pengurus DPP PPP kubu Djan menyambangi gedung Kemenkum HAM, sekitar Pukul 11.00 WIB. Mereka menamakan timnya sebagai Tim 10.
"Kita meminta, ada hal apa lagi, kelengkapan sudah kami lengkapi. Ini surat memo, ini juga ada dari Dirjen AHU yang lama. Jadi apa lagi yang belum . Semua sudah dilaksanakan. Ini keputusan mahkamah partai yang lama dan ditandatangani lengkap oleh pemimpin sidang," ujar Dimyati sambil menampakan berkas hasil sidang mahkamah partai yang telah dibubuhi tanda tangan.
Tim 10 ini disambut hangat oleh Kepala biro umum dan Plt Humas Indro Purwoko. Tak lama setelahnya tim 10 dibawa ke lantai 2 ruang diskusi Kemenkum HAM untuk membicarakan keinginan PPP kubu Djan Faridz lebih lanjut.
Awal Januari lalu, Dimyati bersama timnya sudah menyambangi Kemenkum HAM. Pada saat itu, mereka juga mendesak agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly segera sahkan kepengurusan PPP hasil muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Djan Faridz.
Baca juga:
Fadli Zon kesal Jokowi kembali campuri urusan internal Golkar & PPP
Surat mahkamah partai PPP, alasan Menkum HAM belum sahkan kubu Djan
Bawa surat Mbah Moen, Djan minta Jokowi sahkan PPP Muktamar Jakarta
Akhiri konflik, PPP kubu Romi siapkan Muktamar Islah
Cari solusi konflik PPP, Romi dan Djan Faridz temui Jokowi di Istana
Saifullah Tamliha: Romi dipecat SDA, saya Sekjen PPP
Ditelepon Mbah Moen, dua kubu PPP bertemu pekan depan bahas islah
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.