Benny Harman: Jika 4 pimpinan tersangka, KPK harus kita selamatkan
Wakil Ketua Komisi III DPR asal Demokrat Benny K Harman menyatakan situasi KPK saat ini genting.
Keempat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan ke Bareskrim Polri atas berbagai kasus. Terakhir, Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan atas kasus pemalsuan dokumen.
Wakil Ketua Komisi III DPR asal Demokrat Benny K Harman menyatakan situasi KPK saat ini genting. Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengambil langkah penyelamatan.
"Kalau keempatnya menyandang status tersangka, KPK harus kita selamatkan. Presiden bisa menggunakan kewenangan yang dimilikinya mengeluarkan Perppu yang mengisi kekosongan," kata Benny di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (3/2).
Menurut Benny, jika langkah itu diambil Jokowi, DPR pun akan segera membentuk tim seleksi pimpinan KPK. Hal itu agar kebijakan presiden dan DPR berjalan beriringan.
"Bisa jalan bersamaan, presiden keluarkan Perppu dan kita membentuk panitia seleksi KPK yang baru," terang dia.
Menurutnya KPK akan lumpuh jika semua pimpinannya terbelit kasus. Tetapi pemberantasan korupsi masih dapat dijalankan kejaksaan dan kepolisian.
"Ya enggak bisa lagi (KPK kerja). Kita tidak boleh mandek (pemberantasan korupsi) ada jaksa dan kepolisian," pungkas dia.
Baca juga:
Disebut cuma fokus garap kasus pimpinan KPK, ini kata Kabareskrim
Abraham: Apa yang menimpa KPK resiko perjuangan berantas korupsi
Bambang mau diperiksa Bareskrim: Saya pergi untuk kembali
Mabes Polri sebut pimpinan KPK lain berpeluang jadi tersangka baru
Jelang pemeriksaan Bambang, KPK kumpulkan pegawai
Pengacara sebut polisi bak sinetron & bodoh jika BW ditahan hari ini
Jelang diperiksa Bareskrim, Bambang Widjojanto berserah diri
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023