BPN Prabowo: Dulu Justru PDIP yang Menolak Dana Desa
Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid menyayangkan ucapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengklaim dana desa ada karena capres petahana Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid menyayangkan ucapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengklaim dana desa ada karena capres petahana Joko Widodo (Jokowi).
Hidayat mengatakan, awal mula dana desa muncul berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditanda tangani Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana upaya untuk mencegah penyelewengan Dana Desa? “Kegiatan ini penting supaya kita bisa hati-hati dalam menggunakan Dana Desa dan tidak tergelincir pada penyelewengan. Tapi, semakin fokus digunakan untuk kegiatan yang memang dibutuhkan masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan infrastruktur desa,” tuntasnya.
-
Dimana DPR mengajak kepala desa untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Puteri menyampaikan, tambahan Dana Desa ini yang ditentukan berdasarkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa telah sejalan dengan desain kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
"Dana desa itu berdasarkan UU tentang Desa yang diteken Pak SBY tahun 2014 dan sudah dianggarakan oleh beliau tahun 2015. Itu artinya bahwa dana desa ini ada karena ada UU tentang Desa yang ada sejak zaman Pak SBY," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2).
Menurut Politikus PKS ini, kala itu PDIP sebagai partai yang menaungi Tjahjo juga menolak adanya dana desa. Karena itu dia meminta Tjahjo meralat ucapannya.
"Uniknya justru pada masa itu, justru PDIP yang menolak dana desa. Jadi saya berharap besok Pak Mendagri mengkoreksi deh, seperti yang lain," ungkap Wakil Ketua MPR itu.
"Mentan mengkoreksi Pak Jokowi soal impor beras. Kemudian TKN minta maaf terkait ucapan Jokowi terkait dengan data impor jagung. Ketua TKN Pak Erick Thohir minta maaf kalau itu dipahami sebagai serangan pribadi tentang HGU. Pak Jokowi kemudian mengoreksi bahwa tidak terjadi kebakaran hutan selama 3-4 tahun beliau memimpin," sambungnya.
Tambahnya, pejabat negara seharusnya memberikan pelajaran baik kepada masyarakat. Salah satunya, tidak mengklaim setiap keberhasilan negara menjadi prestasi rezim pemerintahan tertentu.
"Jadi saya kira pejabat negara memberikan pembelajaran yang baik kepada rakyat. Jangan mengklaim apa yang diberikan kepada rakyat adalah individu dan atau oknum atau pejabat dari satu rezim tertentu," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala desa untuk mengingat bahwa keluarnya dana desa berkat Presiden Jokowi. Politisi PDI Perjuangan itu meminta meneriakkan yel-yel nama Jokowi saat dia menyebut dana desa dalam acara tersebut.
"Ingat anggaran dana desa karena ada Pak Jokowi," kata Tjahjo. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Rabu (20/2).
Baca juga:
Presiden Minta Dana Desa Digunakan untuk Berdayakan Ekonomi Masyarakat
TKN Tegaskan Seruan Mendagri Dana Desa Berkat Jokowi Bukan Kampanye
Mendes PDTT: 85 Persen Masyarakat Puas dengan Program Dana Desa
Jokowi: Kalau Sangsi Jalan Desa 191.000 Km, Silakan Hitung Sendiri
Jokowi ke Perangkat Desa: Jangan Hanya Terima Anggaran, Saya Akan Lihat Hasilnya
Jawaban Mendes Eko Soal 191.000 Km Jalan Desa Dituding Setara 4,8 Kali Keliling Bumi
Sri Mulyani: Dana Desa Digunakan Baik, Kelas Menengah RI Akan Capai 80 Persen