BPN Tolak Gugat Hasil Pilpres ke MK, TKN Jokowi Nilai Upaya Tarik Simpati Rakyat
"Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 jelas sekali, jika ada perselisihan tentang hasil dari pemilu termasuk pilpres, maka jalur yang akan ditempuh adalah melalui Mahkamah Konstitusi," kata Ace
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengingatkan BPN Prabowo-Sandiaga agar menempuh jalur hukum jika tidak terima dengan hasil Pemilu 2019. Dia mengatakan bila BPN tidak melakukan langkah itu maka sama saja menerima hasil pemilu.
"Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 jelas sekali, jika ada perselisihan tentang hasil dari pemilu termasuk pilpres, maka jalur yang akan ditempuh adalah melalui Mahkamah Konstitusi," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi saat bertemu? Juru Bicara Menteri Pertahanam Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan. "Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang terjadi saat Pramono Anung dan Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Terkait dengan rencana penggunaan kekuatan rakyat, kata Ace, kekuatan itu sangat terlihat pada proses pemungutan suara 17 April lalu. Di mana semua orang menyalurkan pilihan calon presidennya.
"Kedaulatan masyarakat yang sesungguhnya itu tanggal 17 April, itulah kedaulatan rakyat ya. Apalagi kalau selisihnya di atas 15 juta. Kedaulatan rakyat yang mana?," ungkapnya.
Politikus Partai Golkar ini menilai rencana BPN menolak hasil pemilu atau tidak melaporkan sengketa ke MK hanya sebagai upaya menarik simpati dan upaya untuk mempertahankan pendukungnya.
"Sudah jelas. Jadi ini hanya ingin menggiring opini aja menarik simpati rakyat memelihara pendukungnya," ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Fadli Zon menegaskan pihaknya tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani masalah kecurangan pemilu. Sebab, dia menilai sia-sia saja membawa perkara ke MK.
"Tetapi jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu. Jadi prosedur yang begitu panjang tidak ada satu bukti pun yang dibuka padahal waktu itu sudah diperiksa," kata Fadli.
Baca juga:
Fadli Zon Nilai Gugat Hasil Pemilu ke MK Tindakan Sia-Sia
Di Sumatera Barat, Prabowo Raih 2.936.719 Suara dan Jokowi 40.225 suara
KPU Siap Adu Data Suara Pilpres 2019 dengan BPN Prabowo-Sandi
Ratusan Petugas KPPS Tewas, MER-C Desak KPU Hentikan Penghitungan Suara
KPU Minta TGPF Kematian Petugas KPPS Tak Dipolitisasi