Catut nama Jokowi, Luhut dianggap otoriter mirip Orde Baru
"Ada yang mengatasnamakan presiden lagi. Ini rupanya kita masih merindukan cara-cara lama."
Timses Airlangga Hartarto, Chairuman Harahap, berang dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, yang mencatut nama Presiden Jokowi demi mendukung salah satu bakal caketum Golkar. Menurutnya Luhut memakai cara mirip era Orde baru.
"Ada yang mengatasnamakan presiden lagi. Ini rupanya kita masih merindukan cara-cara lama. Pada waktu pemerintahan kita masih otoriter. Ini sebenarnya tidak diperlukan. Golkar justru harus dibawa ke partai modern," kata Chairuman di Hotel Ayodya, Nusa Dua, Bali, Senin (16/5).
Padahal menurut Chairman, Presiden Jokowi sudah menyatakan sikapnya ketika pembukaan Munaslub Partai Golkar. Jokowi menyatakan secara gamblang bahwa dia enggan ikut campur terkait Partai Golkar.
"Presiden itu tidak mau melakukan intervensi, tidak mau ngatur-atur rumah tangga Partai Golkar. Tidak ada pesan-pesan apa yang ingin dilakukan Partai Golkar. Pak Jokowi menyadari kedewasaan Partai Golkar untuk membangun bangsa," tuturnya.
Chairman berharap tidak ada lagi yang mencatut nama Jokowi demi kepentingan tertentu. Apalagi menyalahgunakan wewenang sebagai orang eksekutif.
"Kita tidak ingin ada suatu intervensi. Kita tidak ingin ada penyalahgunaan wewenang. Harus fair di dalam perjuangan politik," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Luhut mengaku akan mengikuti agenda Munaslub Golkar dengan membawa pesan khusus dari Presiden Jokowi. Menurutnya Jokowi tak ingin ketum Golkar rangkap jabatan.
"Buat presiden, siapa saja (ketum Golkar terpilih) enggak masalah. Hanya beliau (Jokowi) tidak nyaman kalau rangkap rangkap jabatan. Karena beliau di kabinet juga enggak mau ada rangkap-rangkap jabatan, walaupun dia bukan member kabinet. Itu saja sih," ungkap mantan wakil ketua umum Golkar tersebut di Hotel The Mulia, Nusa Dua, Bali, Minggu (15/5).
Baca juga:
Soal dukungan istana, Ade Komarudin persilakan tanya Wapres JK
Belum ada kepastian, Wapres JK tunggu kabar penutupan munaslub
Beredar SMS imbalan Rp 3 miliar, komite etik jangan 'masuk angin'
14 DPD dukung Setnov, Akom bilang 'itu mencederai'
Komite Etik sebut malam ini puncak money politik Munaslub Golkar
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.