Cegah Paham Radikal, PKB Minta Pemerintah Perketat Seleksi CPNS
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah perketat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020 yang sedang berlangsung. Terutama melakukan penyaringan terhadap CPNS yang intoleran dan berpaham radikal.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah perketat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020 yang sedang berlangsung. Terutama melakukan penyaringan terhadap CPNS yang intoleran dan berpaham radikal.
"Pemerintah perlu melakukan sejumlah antisipasi terhadap proses seleksi agar tidak kecolongan tersusupi CPNS yang intoleran dan berpaham radikal, atau malah sudah terafiliasi dengan organisasi radikal," tegas Yaqut kepada wartawan, Jumat (7/2).
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Apa yang didorong oleh Fraksi Golkar terkait RPJMN 2020-2024? Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Kejar Target RPJMN 2020-2024 RAPBN tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari penerjemahan visi misi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Hal itu termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini, kalau perlu dilakukan screening terhadap CPNS yang sudah lolos tes tahap pertama sebelum mengikuti tes selanjutnya. Hal ini penting, kata dia, mengingat ada banyak kasus dugaan ASN yang terpapar paham radikal belakangan ini.
"Harus ada langkah preventif. Tidak cukup, misalnya, dengan menandatangani pernyataan mengakui Pancasila dan NKRI saja. Sudah banyak contoh, PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar radikalisme. Perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur soal ini," kata Gus Yaqut, yang juga Ketua DPP PKB.
Mengutip survei Alvara Research Center, Gus Yaqut mengatakan, banyak PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila namun setuju dengan ideologi Islam. "Bahkan, tak sedikit PNS yang setuju dengan model khilafah sebagai bentuk negara, daripada NKRI.
"Memang mayoritas PNS masih memilih Pancasila dan NKRI, namun ini potensi yang tidak bisa dianggap sepele. Potensi radikalisme dan toleransi ini terjadi pada aparatur negara. Ini berbahaya. Sebab itu, harus ada antisipasi, sistem seleksi yang jelas. Belum lagi bicara kalangan yang terpapar lewat kajian-kajian keagamaan di lingkungannya bekerja," ungkap Gus Yaqut.
Untuk diketahui, survei Alvara membeberkan hasil sebanyak 19,4 persen PNS lebih memilih ideologi lain, yakni Islam dibandingkan dengan Pancasila dan sebanyak 22,2 persen setuju dengan konsep khilafah.
(mdk/rnd)