Cegah politik uang, KPK diminta pelototi muktamar PPP
"Kita tidak mau nanti ada money politic di muktamar nanti," kata Hasan.
PPP berencana menggelar muktamar pada April mendatang. Partai berlambang Kabah ini ingin melibatkan KPK dalam pemilihan ketua umum untuk mencegah adanya money politic di muktamar.
"Kita mau ada supervisi dengan KPK, kita tidak mau nanti ada money politic di muktamar nanti," ujar Wakil Sekjen PPP hasil Muktamar Bandung, Hasan Husaeri di Gedung KPK, Jumat (4/3).
Namun Hasan belum mengetahui kebersediaan KPK dalam permintaan ini. KPK meminta agar PPP membuat surat pengantar lebih dulu sebagai rujukan terkait permintaan pengawasan saat muktamar nanti.
Atas persyaratan tersebut, Hasan mengaku siap, dan segera mengirimkan surat ke KPK setelah melaporkan kepada Emron Pangkapi, pelaksana ketua umum PPP muktamar Bandung.
"Setelah kunjungan ini kita laporkan ke Emron Pangkapi dan lainnya. Setelah itu baru kita serahkan suratnya ke KPK," tukasnya.
Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menerbitkan surat keputusan yang berisi tentang perpanjangan masa kepengurusan PPP muktamar Bandung selama enam bulan dengan Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012.
Kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung ini yang akan menggelar muktamar guna persatukan dualisme kepengurusan yang terjadi antara Romahurmuziy dan Djan Faridz. Muktamar April nanti diyakini bisa bikin PPP kembali bersatu dengan ketua umum yang terpilih secara demokratis.
Baca juga:
Kubu Djan Faridz klaim Majelis Islah PPP disetujui pemerintah
PPP minta Romi dkk masuk Majelis Islah bentukan SDA
Bahas islah, senior PPP dan Djan Faridz temui Menkum HAM
Menkum HAM dinilai terburu-buru soal kepengurusan PPP
Bantah hadiri Mukernas, PPP Djan sindir yang hadir butuh piknik
Konflik PPP & perlawanan Suryadharma Ali dari dalam penjara
Jadi Plt Ketum PPP, Emron bakal pelajari setiap surat dari SDA
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.