Cerita Hidayat Nur Wahid Soal Undangan Jokowi dan Sikap PKS Menolak Kompromi Politik
Hidayat tidak mengetahui persis maksud undangan dari Istana untuk Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Apakah sekadar silaturahmi atau kompromi politik. PKS sudah memutuskan sikap politiknya.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku mendapat undangan dari pihak Istana untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Undangan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
"Benar. Karena itu disampaikan ke saya langsung, dan itu disampaikan ke Pratikno, dan saya juga dengan Pak Sohibul ditelepon oleh pejabat Istana lain, dan ada juga kawan-kawan dari partai yang menyampaikan hal itu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hidayat tidak mengetahui persis maksud undangan dari Istana untuk Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Apakah sekadar silaturahmi atau kompromi politik. PKS sudah memutuskan sikap politiknya.
"Ngapain kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung-ujungnya hanya satu juga. Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya. Jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi," ungkapnya.
Kepada Pratikno, Hidayat menegaskan sikap politik PKS menolak kompromi politik. Dia mengingatkan perlu ada keseimbangan dalam demokrasi Indonesia.
"Saya juga bilang kepada Pak Pratikno 'Mas, prof, apa kata dunia kalau semuanya masuk dalam kabinet? Demokrasi indonesia bagaimana bentuknya? Jadi kami ingin menyelamatkan marwah demokrasi, kami ingin menghadirkan demokrasi yang rasional, yaitu ada check and balance," ucapnya.
Dia membeberkan alasan PKS tetap berada di barisan oposisi. Selain faktor rasional politik, sikap untuk menjadi oposisi juga untuk menghargai konstituen PKS.
"Mereka yang memilih PKS dan memposisikan kami pada posisi sekarang ini. Kami harus mempertimbangkan mereka. Dan mereka mayoritas mutlak menginginkan PKS berada di luar kabinet. Jadi atas dasar itulah kami mengambil sikap ini," tegasnya.
Baca juga:
PKS: Selamat Pelantikan Jokowi-Maruf Amin, Kami Tetap Oposisi
Siap Mundur dari DPR, Syaikhu akan Perjuangkan Posisi Wagub DKI Jakarta
Nasir Djamil: DPP Dapat Info Ada Keinginan Jokowi Rangkul PKS
Nasdem Bakal Temui PKS Usai Pelantikan Jokowi
Gerindra Bakal Ajak PKS Evaluasi Calon Wagub DKI
Safari ke Sejumlah Partai, Fraksi PKS Bangun Kerja Sama Demi Tingkatkan Kerja DPR