Dana aspirasi demi kepuasan pribadi, Hanura bakal WO di paripurna

Hanura sebut dana aspirasi demi kepuasan pribadi dan parpol.

Selain Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga merupakan partai yang menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi senilai Rp 11,2 triliun. Dalam pembahasan di paripurna nanti, Hanura berencana walk out (WO) karena menganggap program UP2DP ini menabrak Undang-Undang.

"Sesuai yang diputuskan fraksi kita bukan pengguna anggaran. Landasan hukumnya tidak ada. Jangan sampai semua yang kita lakukan menabrak UU," kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Hanura, Miryam S. Haryani di Gedung DPR RI, Selasa (23/6).

Selain itu, Miryam juga menilai, ada ketimpangan dalam pengalokasian dana aspirasi, sebab anggaran hanya diberikan kepada perwakilan fraksi di daerahnya masing-masing. Sedangkan daerah yang tidak memiliki perwakilan fraksi tidak mendapatkan bantuan dana program pembangunan.

"Kalau mau ikhlas, dibikin saja merata, saya juga merasa mereka teriak. Ini (dana aspirasi) demi kepuasan pribadi dan partainya masing-masing. Syahwat yang ditonjolkan," imbuhnya.

Oleh karena itu, dalam rapat paripurna untuk membahas dana aspirasi nanti, Miryam beserta anggota fraksi Hanura akan meninggalkan ruang rapat, sebagai tanda penolakan atas usulan tersebut. "Kita akan walkout, lihat saja nanti. Ya pertama kasih argumen dulu," pungkasnya.

DPR hari ini menggelar rapat paripurna. Salah satu yang dibahas yakni meminta persetujuan kepada fraksi soal program UP2DP.

Baca juga:
Tolak dana aspirasi, NasDem ogah bujuk dan pengaruhi fraksi lain
Golkar kubu Agung tolak dana aspirasi DPR, kartel politik menguat
PDIP: Yang benar itu program aspirasi bukan dana aspirasi
Dana aspirasi bumerang bagi kinerja DPR
Ini alasan politikus Golkar dukung UP2DP
Politikus Golkar: Tidak ada istilah Dana Aspirasi di DPR