Dana Rp 1 T bisa kurangi korupsi parpol? Tidak mungkin!
Argumen Mendagri Tjahjo Kumolo soal dana parpol ini dinilai tak bernalar.
Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar Simajuntak, membantah pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menganggap bahwa praktik korupsi akan menurun jika alokasi anggaran untuk partai politik ditambah sampai menyentuh nominal Rp 1 triliun dalam APBN.
Dahnil yang juga merupakan Ketua Pemuda Muhammadiyah ini menyebut argumen Mendagri itu seperti kekurangan nalar, karena justru sejumlah penelitian mengenai korupsi menyatakan hal yang sebaliknya dari pernyataan Mendagri tersebut.
"Ada ketidaklogisan di mana Mendagri bilang, jika santunan terhadap partai ditambah, maka potensi korupsi yang kerap dilakukan politisi parpol juga akan berkurang. Penelitian saya tentang keuangan parpol sejak 2009, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa subsidi negara yang ditambahkan ke parpol itu akan mengurangi tingkat korupsi," kata Dahnil di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).
"Wacana ini jelas nirnalar jika dikaitkan dengan penurunan tingkat korupsi. Jelas saja komentar ini tidak ada landasannya," katanya menambahkan.
Dahnil mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukannya itu, hal-hal yang justru terbukti mampu mengurangi tingkat korupsi adalah pengetatan aspek akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran yang baik.
Dirinya juga mengatakan, semua pihak parpol yang ada di parlemen saat ini tidak afirmatif terhadap kepentingan rakyat. Hal ini terbukti dengan pernyataan mereka yang mengaku kalau alokasi sebesar Rp 1 triliun itu masih sangat kurang untuk kebutuhan parpolnya masing-masing.
"Penelitian malah banyak yang mengatakan bahwa justru penurunan korupsi yang dilakukan di parpol, variabelnya adalah akuntabilitas dan transparansi, dan low approachment penegakan hukum lah yang kemudian bisa menurunkan praktik korupsi di parpol dan politisinya," kata Dahnil.
"Parpol tidak afirmatif lagi terhadap publik, dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena tidak satupun partai yang menolak pengusulan anggaran Rp 1 triliun buat partai ini. Bahkan, rata-rata dari mereka mengatakan bahwa dana Rp 1 triliun itu masih sangat kurang untuk parpol," pungkasnya.