Debat Pilgub, Andika Soroti Indeks Demokrasi Hingga Kesenjangan Pendidikan di Jateng

Andika juga menyinggung indeks pelayanan publik di provinsi Jawa Tengah yang juga turun. Dan penurunan terjadi dalam 3 tahun terakhir.

Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 1 Andika Perkasa menyoroti indeks demokrasi di Jawa Tengah yang mengalami tren penurunan. Selain itu, Andika juga menyoroti kesenjangan di bidang pendidikan. Hal itu Andika sampaikan dalam debat perdana Pilgub Jateng dengan tema tata kelola pemerintahan.

"Hari ini kita masih punya banyak PR, hari ini indeks demokrasi Indonesia Jawa Tengah menunjukkan tren yang memburuk selama 3 tahun terakhir, 7 dari 10 indikator menunjukkan tren yang menurun," kata Andika dalam debat perdana Pilkada Jateng, Rabu (30/10/2024) malam.

Dalam debat perdana itu, Andika juga menyinggung indeks pelayanan publik di provinsi Jawa Tengah yang juga turun. Dan penurunan terjadi dalam 3 tahun terakhir.

"Begitu juga dengan indeks pelayanan publik, tiga tahun terakhir kita melihat tren yang memburuk yang mungkin disebabkan oleh turunnya penilaian integritas oleh KPK, turunnya indeks demokrasi maupun turunnya efisiensi perekonomian Jawa Tengah," tuturnya.

Andika juga menyoroti kesenjangan di bidang pendidikan. Menurutnya, kesenjangan satu kota dengan yang lainnya ada yang cukup menonjol.

"Dari bidang pendidikan juga begitu, kita melihat bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas hari ini masih sekitar 8 tahun, dan terjadi kesenjangan yang cukup menonjol di mana satu kota bahkan punya rata-rata lama sekolah 11,5 tahun sementara di lain sisi ada kabupaten yang rata-rata lama sekolahnya baru mencapai 6,4 tahun," tutur dia.

Semua masalah tersebut menurut Andika, harus segera diselesaikan oleh siapa pun yang memimpin Jawa Tengah ke depannya.

"Hal ini sangat penting bagi siapapun calon gubernur-wakil gubernur yang akan menjabat di periode 2024-2029, karena apa? Kita dihadapkan pada SDGs, sustainable development goals, di mana goals pertama yaitu no poverty atau tidak ada kemiskinan, ini cukup berat. Kita masih punya 10,7% rakyat miskin dan itu harus bisa ditekan sampai dengan 0, kalau kita memang ingin mengawal sampai dengan akhir periode 2029, karena 2030 diharapkan target-target tersebut bisa tercapai," pungkasnya.