Demi Selamatkan Partai, Habil Marati Minta PPP Dukung Anies Baswedan di 2024
Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM), Habil Marati mendesak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.
Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM), Habil Marati mendesak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.
Alasannya, kata Habil, suara PPP semakin merosot dari orde baru (orba) sampai zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi). Suara PPP dianggap semakin sulit diterima oleh konstituen.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Bagaimana PPP memutuskan untuk mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Dari PPP semasa akhir-akhir Orde Baru, yaitu Pemilu 1997, perolehan suara mencapai 89 kursi, saat ini setelah lima kali mengikuti Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Berujung pada 19 kursi atau setara dengan 4,52 persen di Pemilu 2019.
"Oleh karena itu, FKM yang digagas oleh mantan-mantan anggota DPR dari PPP gelisah bahwa kita pelajari gerakan dari LSI nya itu turun ke angka 4,52 persen. Ini apa yang terjadi?” kata Habil saat ditemui wartawan di acara jumpa pers di Jakarta Timur, Jumat (21/10).
Karena, lanjut Habil, apabila tidak ada perubahan yang dilakukan PPP maka bisa saja pada Pemilu 2024 tidak lolos parlemen threshold.
"Oleh karena itu PPP FKM dalam rangka untuk memback up supaya lolos, bagi kami kader PPP ini adalah mandatori untuk menyelamatkan PPP supaya lolos parlemen threshold," ucapnya.
"Kondisi ini PPP tidak ada pilihan lain kecuali mendukung Anies Baswedan untuk menaikkan elektabilitas," tambah dia.
Dia meminta PPP agar mendukung Anies, dengan cara mengutus perwakilan dari Forum Kabah Membangun untuk bertemu dengan Plt Ketua Umum PPP Mardiono untuk menyarankan agar segera mendukung Anies.
"Ya. Hanya itu menaikan elektabilitas. FKM ini tujuannya agar simpatisan Anies memilih PPP," sebutnya.
Di samping itu, dia juga bakal meminta Mardiono untuk segera menggelar muktamar luar biasa agar posisi ketua umum menjadi resmi dan definitif.
"Saya sudah mengutus anggota FKM maupun Sekjen untuk ketemu Mardiono untuk duduk bersama bagaimana menyelamatkan PPP agar lolos parlemen threshold tapi ada syaratnya," ujarnya.
"Mardiono harus melakukan Muktamar Luar Biasa supaya dia legitimatif, meskipun kudeta tadinya tidak legitimatif, kalau Muktamar itu legitimasi, tapi lagi-lagi Pilpres beda pilihan itu pasti," tambahnya.
(mdk/rnd)