Demokrat Ajak Subur Sembiring ke DPP Lihat SK, Bukan ke Kemenkum HAM
"Jadi, jika tujuannya hanya ingin lihat SK, ketimbang bang Subur cs capek-capek ke Kumham habis ongkos naik taksi, keringatan dan lain-lain, harusnya datang saja ke kantor DPP Demokrat," ujar Jansen kepada wartawan, Rabu (10/6).
Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon heran dengan sikap politisi senior Subur Sembiring. Subut mempertanyakan keabsahan SK pengurus Demokrat 2020-2025, namun pergi ke kantor Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan.
Jansen 'mengajak' Subur untuk mendatangi kantor DPP Partai Demokrat. Ketimbang ke Kemenkum HAM untuk melihat SK kepengurusan parpol pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Siapa yang akan memimpin pertemuan pengurus pusat Partai Demokrat? "ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Kapan pertemuan pengurus pusat Partai Demokrat akan diadakan? Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September
"Jadi, jika tujuannya hanya ingin lihat SK, ketimbang bang Subur cs capek-capek ke Kumham habis ongkos naik taksi, keringatan dan lain-lain, harusnya datang saja ke kantor DPP Demokrat," ujar Jansen kepada wartawan, Rabu (10/6).
Jansen menegaskan, SK pengurus partai Demokrat telah selesai dan disahkan sejak bulan Mei 2020. Dia malah aneh yang mempermasalahkan SK pengurus bukan pemilik suara di partai.
"Apalagi yang mempersoalkan inipun bukan Ketua DPC atau DPD sebagai pemilik suara mayoritas di Partai. Semua DPC dan DPD se Indonesia ini lagi sibuk dan fokus bantu masyarakat menjalankan program Demokrat Lawan Corona, ini malah mempersoalkan hal yang tidak-tidak," kata Jansen.
Jansen menegaskan, SK pengurus Partai Demokrat periode 2020-2025 telah disahkan Menkumham Yasonna Laoly dengan SK Nomor M.HH-10.AH.11.01 TAHUN 2020.
"Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah karena pada tanggal 18 Mei 2020 kemarin pengurus DPP Demokrat periode 2020 s/d 2025 secara resmi sudah disahkan oleh Pak Menkumham Yasonna Laoly," kata dia.
Diberitakan, sejumlah politikus senior Partai Demokrat mendatangi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (8/6). Agenda pertemuannya membahas mengenai SK kepengurusan Partai Demokrat.
Salah satu politikus senior Demokrat Subur Sembiring menyampaikan, SK Kemenkum HAM pengurus Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diklaim tidak terbit.
"Yang dibahas tentang keadaan internal Partai Demokrat, sampai hari ini SK Menkum HAM tidak terbit," ujar Subur kepada wartawan, Rabu (10/6).
Kepada Subur, Luhut heran dengan masalah internal Partai Demokrat. Sebab, tidak ada respon dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Lantas, Subur menjelaskan, solusi internal Demokrat ini kepada Luhut. Subur menawarkan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Sebab, Subur menilai, Kongres V Partai Demokrat bodong. Sebab tidak ada keputusan-keputusan Kongres maupun notulensi agenda tersebut.
Karena itu, dia yakin tidak mungkin SK Kemenkum HAM dapat disahkan menteri.
"Itu kan dokumen kalau enggak ada mana bisa disahkan menteri kan. Sekarang dasar menteri mengesahkan apa?” kata Subur.
(mdk/rnd)