Demokrat Duga Ada Agenda Terselubung di Balik Usulan Jabatan Presiden 3 Periode
Partai Demokrat menegaskan menolak wacana jabatan presiden tiga periode dan dipilih kembali MPR. Partai besutan presiden ke-VI RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai masa jabatan presiden dua periode sudah sesuai undang-undang.
Partai Demokrat menegaskan menolak wacana jabatan presiden tiga periode dan dipilih kembali MPR. Partai besutan presiden ke-VI RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai masa jabatan presiden dua periode sudah sesuai undang-undang.
"Pokoknya bagi Demokrat, kekuasaan presiden dua kali masa jabatan, 2x5 tahun sebagaimana amanah UU dan itu akan kita jaga pertahankan," kata Wasekjen Demokrat Didi Irawadi di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (3/12).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan pertemuan pengurus pusat Partai Demokrat akan diadakan? Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September
-
Siapa yang akan memimpin pertemuan pengurus pusat Partai Demokrat? "ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum.
-
Bagaimana Partai Demokrat menarik suara pada Pemilu 2004? Partai Demokrat yang lahir sebelum Pemilu 2004 merupakan partai yang mampu menarik suara dengan mengandalkan popularitas seorang tokoh, yakni Susilo Bambang Yudhoyono.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Partai apa saja yang memenangkan Pemilu 1955 di Indonesia? 4 partai pemenang pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Didi menyebut ada agenda terselubung melanggengkan kekuasaan di balik usulan presiden kembali dipilih MPR. Mekanisme pemilihan presiden lewat MPR merampas hak demokrasi masyarakat.
"Sangat mungkin ada agenda terselubung dibalik ini, ingin melanggengkan kekuasaan, entah siapapun dia," ujar dia.
Jokowi Menolak Usulan Jabatan Presiden Tiga Periode
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menolak usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam wacana amandemen UUD 1945. Bahkan Jokowi menilai usulan tersebut menjerumuskan dirinya dan telah menampar dirinya.
"Hendak menampar muka saya," tegas Jokowi.
Jokowi mengaku merupakan salah satu produk pemilihan langsung yang dipilih rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945.
"Dan saya adalah salah satu produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi itu. Jika tak ada reformasi, saya dan banyak orang biasa lain tak akan menggapai impian menjadi bupati, walikota, gubernur, atau presiden," kata Jokowi dikutip dari akun instagram Jokowi.
MPR Hormati Sikap Jokowi
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menghargai sikap Jokowi menolak usulan jabatan presiden tiga periode. Meski demikian, Jazilul mengatakan, penolakan itu tetap dilakukan melalui mekanisme dalam mengambil keputusan.
"Kami pun menghargai yang mengusulkan. Pada saatnya akan ada waktu dan mekanisme dalam mengambil keputusan," kata Jazilul saat dikonfirmasi, Selasa (3/12).
Ia menyebut, perlu tidaknya amandemen akan bergantung pada aspirasi masyarakat yang kini masih ditampung MPR. "Soal perlu tidaknya amandemen tergantung kehendak rakyat yang manifestasinya melalui anggota MPR," kata Jazilul.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/gil)