Demokrat Duga Jokowi Tolak RUU Pemilu Demi Gibran, PDIP Bilang 'Tidak Cerdas'
Partai Demokrat menduga Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan putranya Gibran Rakabuming di Pilgub DKI Jakarta. Hal itulah yang alasan Presiden Jokowi menolak RUU Pemilu dan meminta Pilkada serentak tetap di tahun 2024.
Partai Demokrat menduga Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan putranya Gibran Rakabuming di Pilgub DKI Jakarta. Hal itulah yang alasan Presiden Jokowi menolak RUU Pemilu dan meminta Pilkada serentak tetap di tahun 2024.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang membantah keputusan penundaan RUU Pemilu di Komisi II terkait Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tidak cerdas jika penundaan pembahasan RUU Pemilu dikaitkan dengan Jokowi.
-
Mengapa Gibran Rakabuming Raka mempersilakan pihak yang menggugat Presiden Jokowi? Gibran mempersilakan saja pihak-pihak yang ingin menggugat ayah kandungnya tersebut."Iya, iya silakan," ujar Gibran saat ditemui di Warakas, Jakarta Utara, Selasa (16/1).
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang menjadi keunggulan utama Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto menurut relawan? Relawan menyebut ragam keunggulan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Meski masih berusia muda, Gibran diklaim paham persoalan ekonomi, transisi perekonomian berbasis digital dan beberapa perubahan tren masa kini.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Terlalu prematur dan tidak cerdas apabila RUU Pemilu ini dikait-kaitkan dengan Pemerintahan Presiden Jokowi," kata Junimart melalui pesan singkat, Kamis (11/2).
Saat ini, kejelasan nasib RUU Pemilu masih menunggu sinkronisasi di Badan Legislasi. Fraksi PDI Perjuangan konsisten terkait Pilkada mendukung tetap digelar serentak 2024 sesuai UU No.10 tahun 2016.
Menurut Junimart, sikap partai politik tidak boleh membuat kesesatan informasi di masyarakat. Apalagi bisa bikin gaduh.
Ia menganggap pernyataan politikus Demokrat itu untuk menutupi kelemahan internal. "Frame of reference partai politik tidak boleh membuat kesesatan informasi di masyarakat yang berpotensi membuat kegaduhan," kata Junimart.
"SDM Parpolnya mestinya dibenahi bukan membuat opini untuk menutupi kelemahan internal," pungkasnya.
Diberitakan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu. Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab tahun 2022 terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu, sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.
"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2).
Perubahan sikap fraksi di Komisi II khususnya koalisi pemerintah, menurut Irwan, muncul berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu. Padahal, seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021.
"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," kata Irwan.
Baca juga:
PDIP Nilai Demokrat Berprasangka Buruk Duga Jokowi Ingin Gibran Maju Pilgub DKI
PKS Sebut RUU Pemilu Masih Diharmonisasi di Baleg, Belum Resmi Ditarik
Demokrat Duga Jokowi Sedang Persiapkan Gibran untuk Pilgub DKI 2024
Baleg DPR Sebut Revisi UU Pemilu Masih Ada di Prolegnas Prioritas
Komisi II DPR Sepakat Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu
Rapat Paripurna, Demokrat Nyatakan Ingin Pilkada Digelar 2022 dan 2023