Demokrat Duga Wacana Presiden 3 Periode Dijalankan Jika Tak Ada Resistensi Publik

Dugaan pertama adalah untuk mengukur respons publik.

2021-06-23 08:32:00

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menduga wacana presiden tiga presiden tidak muncul tiba-tiba. Ia menduga ada sejumlah motif poltiik. Apalagi, wacana ini berulang kali dipresentasikan oleh aktor yang terafiliasi dengan penguasa.

"Dalam politik segala dinamika yang mewujud bukanlah suatu kebetulan semata, melainkan manifestasi dari tindakan bertujuan. Segala sesuatunya by design, tidak tiba-tiba. Termasuk wacana Presiden tiga periode, apalagi wacana ini sudah berulang-ulang kali dipresentasikan oleh aktor-aktor yang sama yang terafiliasi dengan penguasa," ujar Kamhar kepada wartawan, Rabu (23/6).

Dugaan pertama adalah untuk mengukur respons publik. Kamhar menduga, jika selama cek ombak tidak ada resistensi, bisa jadi wacana tiga periode ini dijalankan.

"Pertama untuk testing the water mengukur respons publik, jika tak ada resistensi maka sangat mungkin skenario ini dijalankan," kata Kamhar.

Kedua, untuk membangun tawaran posisi. Sebab beredar informasi lobi-lobi menambah masa jabatan presiden dan anggota DPR sampai 2027. Hal ini dinilai melawan amanah reformasi dan inkonstitusional.

"Terkait skenario kedua ini, beredar informasi telah terjadi lobi-lobi untuk menambah periode masa jabatan Presiden dan Anggota DPR sampai 2027. Artinya ada penambahan masa jabatan selama 3 tahun, dari 5 tahun menjadi 8 tahun pada periode kedua. Jelas ini pengangkangan amanah reformasi dan inkonstitusional," tegas Kamhar.

Pembatasan masa jabatan presiden, kata Kamhar, merupakan amanah reformasi untuk menjamin pergantian kepemimpinan nasional berjalan tanpa sumbatan dan menghindarkan jebakan kekuasaan.

"Masa jabatan yang terlalu lama akan membawa pada kekuasaan absolut. Bahaya dari ini telah diingatkan Lord Acton 'power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely' bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak," katanya.

Pengalaman sejarah mencatat kenangan tidak indah masa jabatan tidak dibatasi. Amandemen pembatasan masa jabatan presiden respon agar Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang.

Maka itu, Demokrat menolak amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden. Kamhar juga mengatakan, tidak ada alasan objektif capaian luar biasa dari pemerintah saat ini.

"Karenanya kami berpandangan tak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD ‘45, apalagi jika hanya untuk merubah batas masa jabatan presiden. Lagi pula tak ada alasan objektif sebagai pertimbangan strategis yang menjadi capaian prestasi luar biasa pemerintah saat ini, baik itu di bidang ekonomi, politik maupun hukum sebagai dispensasi. Biasa saja, malah di bidang politik dan hukum ada beberapa indikator yang mengalami penurunan," jelasnya.

"Jangan sampai hanya karena proyek pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang ingin dipaksakan, wacana tiga periode atau penambahan waktu masa jabatan sampai 2027 ini dipresentasikan," tegasnya.

Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata Kamhar, pernah diterpa isu serupa. SBY mampu menghindar dari jebakan kekuasaan tersebut.

"Wacana seperti ini pernah mengemuka pada periode kedua masa jabatan Presiden SBY, namun beliau mampu menghindarkan diri dari jebakan kekuasaan ini. Kekuasaan itu cenderung menggoda, karenanya dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dalam menjalankan dan memposisikan kekuasaan agar terhindar dari jebakan kekuasaan untuk terus menerus melanggengkan kekuasaan dan tanpa batas," pungkasnya.

Istana angkat bicara terkait isu masa jabatan tiga periode. Presiden Joko Widodo, melalui juru bicaranya, Fadjroel Rachman, menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Fadjroel mengatakan, Presiden Jokowi patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 bahwa, 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'," kata Fadjroel kepada merdeka.com, Sabtu (19/6).

Fadjroel menyebut, penegasan Presiden Jokowi menolak wacana presiden 3 periode disampaikan pada tanggal 12 Februari 2019. Ada tiga hal yang disampaikan Jokowi terkait jabatan presiden tiga periode.

"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu, ada 3 (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Fadjroel menirukan Jokowi.

Yang kedua, pada tanggal 15 Maret 2021. Fadjroel bilang, bahwa Jokowi tidak berniat menjadi Presiden 3 periode. Jokowi tak ingin ada kegaduhan baru.

"Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi," sebut Fadjroel.

"Sikap presiden dalam 2 kali kesempatan di atas yang harus menjadi pegangan semua pihak," pungkasnya.

Baca juga:
Perpres RANHAM Jadi Peta Pelaksanaan Tanggung Jawab HAM Pemerintah
Demokrat: Wacana 3 Periode Presiden Untuk Mengukur Respons Publik
Gerindra Belum Dengar Gerakan Istana untuk Jabatan Presiden Tiga Periode
NasDem: Tak Ada 'Tukar Guling' Wacana Presiden 3 Periode dengan Masa Jabatan DPR
Ulang Tahun ke-60, Intip Potret Transformasi Presiden Jokowi dari Dulu hingga Kini

(mdk/ray)