Demokrat Instruksikan Seluruh Kader Awasi Kegiatan Ilegal Pakai Atribut Partai
Partai Demokrat meminta seluruh kadernya tetap setia dan waspada akan upaya pecah belah dari berbagai pihak. Termasuk kelompok yang mengatasnamakan Demokrat dengan menggunakan atribut partai.
Partai Demokrat meminta seluruh kadernya tetap setia dan waspada akan upaya pecah belah dari berbagai pihak. Termasuk kelompok yang mengatasnamakan Demokrat dengan menggunakan atribut partai.
Dalam sebuah surat yang beredar, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan, tidak ada konflik internal partai. Apalagi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Kapan Pemilu yang ingin dimenangkan Demokrat? Pembekalan bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
“Partai Demokrat yang diakui pemerintah hanya satu, pimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” kata Riefky dikutip dari Antara, Kamis (7/10).
Instruksi dikeluarkan resmi oleh DPP Partai Demokrat kepada seluruh kader. Instruksi ditandatangani oleh Sekjen DPP Partai Demokrat atas nama Ketum AHY beredar luas di kalangan pengurus dan kader.
Dalam instruksi itu, Riefky juga menyerukan para pengurus dan kader untuk memantau serta mengawasi penggunaan atribut-atribut Partai Demokrat secara ilegal.
"Mengimbau agar seluruh elemen partai untuk merespons dengan cepat dan tepat berbagai perkembangan yang terjadi khususnya terkait acara pertemuan, konferensi pers, kehadiran di sidang pengadilan dan kegiatan-kegiatan lain dimana atribut Partai Demokrat dipakai oleh mantan kader, terutama mereka yang telah dipecat karena terlibat kudeta dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD),” tulis Riefky.
Para pengurus dan kader diminta melaporkan penyalahgunaan atribut tersebut pada pihak yang berwajib dengan pasal pelanggaran hak cipta serta melaporkannya juga pada tim Satgas DPP PD.
Seperti diketahui, kemelut internal Demokrat memasuki babak baru. Kini, AD/ART yang terdaftar di Kemenkum HAM digugat ke Mahkamah Agung (MA).
Kubu Moeldoko menunjuk pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk melakukan juducial review tersebut.
Upaya hukum kubu Moeldoko menuai kontroversi. Yusril yakin bahwa gugatan tersebut merupakan bagian dari terobosan hukum. Sementara di sisi lain, para pakar hukum menilai, AD/ART parpol tak bisa digugat ke MA, sebab sifatnya mengikat hanya kepada kader, bukan diatur dalam UU negara.
Baca juga:
Tanggapi Survei SMRC, Demokrat Sebut Peluang AHY Pimpin RI Semakin Terbuka
Survei SMRC: PKB, Golkar dan NasDem Alami Penguatan dalam 2 Tahun Terakhir
Demokrat Yakin Saksi Faktanya Bantah Klaim Kubu Moeldoko di PTUN
Survei SMRC: PDIP-Gerindra Merosot, PKB-Demokrat-PKS Naik
Demokrat: Pejabat Publik Harus Siap Terima Masukan, Tak Boleh Emosional
Demokrat Minta Jokowi Bentuk Satgas Soal Temuan Rekening Rp120 T Sindikat Narkoba