LIVE

Demokrat izinkan kader di DPR gunakan hak interpelasi ke Jokowi

Syarief menilai, pemerintah juga harus menjelaskan kenapa BBM subsidi naik.

DPR

Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan mempersilakan anggota DPR dari Fraksi Demokrat untuk menggunakan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Menurut dia, tidak masalah jika memang anggotanya ingin bubuhkan tanda tangan sebagai syarat pengajuan hak interpelasi.

"Silakan saja anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat menggunakan haknya, hak interpelasi," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).

Penasihat Fraksi Demokrat DPR ini menambahkan, tidak hanya anggota DPR RI dari Demokrat, semua anggota DPR berhak menggunakan hak yang dimilikinya. Dia juga menilai, pemerintah juga harus menjelaskan kenapa BBM subsidi naik.

"Saya pikir enggak apa-apa menggunakan hak interpelasi. Melalui hak interpelasi, hak bertanya, pemerintah berkesempatan untuk menjelaskan soal kenaikan harga BBM," tegas dia.

(mdk/cob)
Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas

Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.

RUU Perampasan Aset
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

RUU Perampasan Aset
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden

Jokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Dewan Pertimbangan Presiden
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden

Jokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Dewan Pertimbangan Presiden
Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY Tegaskan Kader untuk Tidak lagi Merasa Jadi Oposisi

AHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.

AHY
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Jokowi
Demokrat Dukung Wantimpres Jadi DPA, Minta Tak Kaitkan dengan Orde Baru

Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Demokrat
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PDIP di KIM: Prabowo Tentu Punya Hitung-Hitungan

Demokrat tak mempermasalahkan apalagi keberatan PDIP bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Demokrat
2 Bulan Disahkan Jokowi, UU DKJ Digugat ke MK

Kader Demokrat mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

uu dkj
PDIP Bandingkan Jokowi dan Soeharto: Puluhan Tahun Tak Libatkan Anak di Politik

Djarot mengkritik keputusan Jokowi yang membiarkan anak dan menantunya terlibat politik praktis

Jokowi
Dua Menterinya Dicopot, PDIP: Kesempatan Jokowi untuk Mengkonsolidir Kekuasaannya

Apakah soal kinerja atau unsur subjektif politis. Namun Djarot berkeyakinan, jawabannya adalah yang kedua.

Reshuffe Kabinet
Jokowi Segera Kirim Nama Capim dan Calon Dewas KPK ke DPR: Tunggu Administrasi Selesai di Setneg

Nama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK telah dikantongi Jokowi.

capim dan dewas kpk
Jokowi Sudah Serahkan Nama Capim dan Calon Dewas KPK ke DPR

Jokowi meneken daftar capim dan dewas KPK pada Senin (14/10) kemarin.

Jokowi