Demokrat: Jangan Dianggap Kami Berhadapan dengan Istana
Tujuan Partai Demokrat mengirim surat kepada Jokowi adalah untuk menghentikan orang yang mencatut nama Jokowi dalam dugaan kudeta kursi ketua umum. Herzaky meminta, Partai Demokrat tidak diadu domba dengan Istana.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menyebut urusan Partai Demokrat dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko jangan dihadapkan dengan Presiden Joko Widodo. Sebab itu, Partai Demokrat mengirimkan surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo.
"Proses pengiriman surat Ketua Umum kepada Bapak Presiden, merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk saling menjaga hubungan baik dan komunikasi yang lancar," ujar Herzaky dalam keterangannya, Rabu (3/1).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Kapan Pemilu yang ingin dimenangkan Demokrat? Pembekalan bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
Tujuan Partai Demokrat mengirim surat kepada Jokowi adalah untuk menghentikan orang yang mencatut nama Jokowi dalam dugaan kudeta kursi ketua umum. Herzaky meminta, Partai Demokrat tidak diadu domba dengan Istana.
"Komitmen ini, dilakukan juga untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden, maupun nama Ketua Umum Partai Demokrat, dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba," kata Herzaky.
"Jadi jangan dibelokkan, kok malah kita dianggap berhadapan dengan Istana," sambungnya.
Selain itu, Herzaky bilang sejak awal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menyebutkan nama pejabat pemerintah yang diduga terlibat kudeta. Karena AHY mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Ketua Umum AHY memang tidak menyebutkan nama, karena mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan menunggu proses konfirmasi," katanya.
Namun, akhirnya Moeldoko angkat bicara ke publik. Demokrat membantah sejumlah pernyataan Moeldoko. Mulai dari kedatangan kader Demokrat dari daerah dilakukan secara sistematis oleh pelaku gerakan dan pertemuan dilakukan di luar kediaman Moeldoko
"Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," kata Herzaky.
Demokrat memastikan Moeldoko memahami konteks pertemuan itu. Yaitu pelaku gerakan ingin mengusung Moeldoko sebagai calon presiden 2024.
"Untuk memuluskan rencana itu, para pelaku gerakan mempersiapkan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, melalui proses Kongres Luar Biasa," tegas Herzaky.
Baca juga:
Demokrat: Moeldoko Jangan Bicara Capres-capresan, Kasihan Presiden
Eks Politikus Demokrat: KLB Bukan Hal Inkonstitusional, Diatur dalam AD/ART
Ketua Demokrat Sulsel Mengaku Digoda 2 Senior untuk Mengkudeta AHY
PPP Diminta Tak Ikut Campur Soal Emil Dardak Masuk Bursa Ketua Demokrat Jatim
Max Sopacua Soal Isu Kudeta Demokrat: Ibas-AHY Masih Sehat, Semua Karena Panik
Ibas Tak Hadir Saat AHY Ungkap Rencana Kudeta, Ini Penjelasan Demokrat