Demokrat, katakan tidak pada Ahok
Demokrat menolak Ahok karena kerap bicara kasar kepada warga dan anak buahnya di Pemprov DKI.
Katakan tidak pada korupsi, salah satu slogan Partai Demokrat saat kampanye Pemilu 2009 lalu. Kala itu, Demokrat ingin melanjutkan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden periode 2009-2014.
Namun rupanya, tagline ini justru menjadi pisau bermata dua. Setelah SBY menang Pemilu 2009, satu per satu kader Demokrat terjerat korupsi. Bahkan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum harus mundur akibat terbelit kasus Hambalang.
Serupa tapi tak sama, dalam Pilgub DKI 2017, Partai Demokrat secara tegas menolak mendukung bakal calon incumbent Basuki T Purnama alias Ahok. Ahok dinilai tidak mencerminkan sebuah kepemimpinan yang baik karena sikapnya yang kerap memaki dan mencaci anak buahnya bahkan warga DKI.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, partainya tengah menyaring nama-nama yang layak untuk diusung di Pilgub DKI tahun depan. Hanya saja dia menegaskan, Demokrat tidak akan mendukung Ahok seperti yang dilakukan Golkar, NasDem dan Hanura.
"Kita yang jelas bukan Ahok. Alasannya? Kita mau pemimpin lebih baik lagi," kata Syarief saat ditemui dalam acara wisuda, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/8).
Senada, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan pun menolak mendukung Ahok. Alasannya hampir sama yakni soal etika, bahkan Ahok tak pernah berkunjung ke Demokrat untuk meminta dukungan partai.
"(Ahok) Enggak pernah datang depan rumah kami, ngapain buka pintu," kata Hinca di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (5/8).
Demokrat sedikit membocorkan bakal kemana arah politik mereka. Setidaknya ada dua nama yang menurut partai pimpinan SBY ini layak dipertimbangkan. Dia adalah Kepala BNN Budi Waseso dan Sekda DKI Saefullah.
"Kayanya ke Buwas sama Saefullah, masih ke situ," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, Senin (22/8) lalu.
Menurut Mubarok, sosok Budi dikenal tegas. Rekam jejaknya saat menjadi Kabareskrim dan memberantas narkoba tak perlu diragukan. Sedangkan Saefulah sebagai Sekretaris Daerah dianggap tahu banyak soal birokrasi di DKI.
"Kalau Buwas sama galaknya, tapi santun enggak kasar," tuturnya.
Nama ini, lanjut Mubarok, sudah disodorkan ke SBY sebagai ketua umum Demokrat. Bagaimana reaksinya? "Pak SBY hanya senyum saja. Anggota masih godok, nanti majelis tinggi yang memutuskan," ujar Mubarok.
Baca juga:
Ruhut dukung Ahok, Syarief Hasan sebut itu urusan individu
Soal cagub DKI, Demokrat sebut 'Yang jelas bukan Ahok'
Ruhut lapor ke SBY: Pak, saya selalu bersama Ahok
Cerita SBY berkali-kali tegur Ruhut karena mengatasnamakan partai
Konflik dengan petinggi Demokrat, Ruhut dapat terima kasih dari Ahok
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa yang membiayai kehidupan Ahok ketika ia tinggal di Jakarta? Keluarga Misribu-lah yang membiayai hidup Ahok selama di Jakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu kemenangan Prabowo? Kita harap nanti kalau Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi, itu juga akan tentu memberikan masukan-masukan melalui kader-kader atau putra putri terbaik untuk dipersatu di tim pemenangan," kata Budi.