Demokrat KLB Soal Keputusan Menkum HAM: Ini Baru Babak Pertama, Masih Ada Selanjutnya
Kader Demokrat Pro KLB, Max Sopacua mengingatkan kader Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakni Andi Mallarangeng untuk tidak arogan merespons dalam keputusan tersebut.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kader Demokrat Pro KLB, Max Sopacua mengingatkan kader Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakni Andi Mallarangeng untuk tidak arogan merespons dalam keputusan tersebut.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu kemenangan Prabowo? Kita harap nanti kalau Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi, itu juga akan tentu memberikan masukan-masukan melalui kader-kader atau putra putri terbaik untuk dipersatu di tim pemenangan," kata Budi.
-
Kapan Pemilu yang ingin dimenangkan Demokrat? Pembekalan bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Andi Mallarangeng jangan dulu arogan dengan keputusan Kemenkum HAM kemarin. Pak Menteri saja menyarankan ke pengadilan. Maka Bro AM (Andi Mallarangeng), pertarungan baru babak pertama masih ada babak-babak berikut lagi," katanya kepada Liputan6.com Sabtu malam (3/4).
Dia tak menggubris saran Andi agar Max dan kawan-kawan membuat partai baru. Max menegaskan, Demokrat adalah darah dan keringatnya.
"PD itu darah dan keringat kami. Anda itu kelompok penikmat malah memanipulasi dengan menghilangkan 99 pendiri dan menempatkan SBY sebagai pendiri di samping Ventje Rumangkang yang sudah almarhum," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat mempersilakan kubu Moeldoko menggugat ke PTUN jika tidak puas dengan keputusan Kemenkum HAM. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan pihaknya siap menghadapi gugatan kubu Moeldoko.
"Kami menghargai jika gerombolan GPK PD tak puas dan tak bisa menerima keputusan pemerintah, untuk selanjutnya menempuh jalur hukum lainnya melalui PTUN. Kami hadapi dan akan kami lawan segala bentuk pembegalan terhadap demokrasi," katanya, Kamis (1/4).
Dia menyebut, harusnya keputusan Kemenkum HAM membuat Moeldoko malu. Kata Kamhar, tak ada alibi lagi bagi Moeldoko untuk menyampaikan berbagai alasan bahwa ini adalah agenda politik pribadinya.
"Pemerintah dan negara telah menegaskan apa yang mereka lakukan adalah ilegal dan inkonstitusional atau abal-abal. Meskipun kami meragukan, namun jika masih ada sifat dan nilai keperwiraan dan kesatria yang tersisa padanya, seharusnya dia memilih jalan terhormat untuk tak menjadi beban pemerintah," tuturnya.
Kamhar menambahkan, keputusan Kemenkum HAM adalah kemenangan demokrasi. Serta kemenangan semua elemen bangsa yang telah memperjuangkan hukum tetap menjadi panglima dan demokrasi tetap tegak berdiri.
"Namun jika langkah ke (PTUN) ini mereka tempuh, hanya semakin menegaskan bahwa Moeldoko adalah aktor aktif dan aktor kunci dari pembegalan demokrasi dan Partai Demokrat ini yang syahwat politiknya tak bisa dibendung dan dikendalikan," ucapnya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Demokrat Persilakan Kubu Moeldoko Gugat ke PTUN
Demokrat Melunak, Terbuka Jika Moeldoko Gabung dan Siap Bantu Maju Pilgub DKI
Mengingat Momen Mengejutkan Moeldoko Usul SBY Jadi Jenderal Besar
Tunggu Perintah SBY, Demokrat Cermati Rekam Jejak Moeldoko untuk Pilgub DKI
Partai Demokrat: Pihak KLB yang Harus Minta Maaf pada Presiden
Kubu Moeldoko Tawari AHY Maju Lagi di Pilgub DKI
Demokrat KLB Soal Keputusan Menkum HAM: Ini Baru Babak Pertama, Masih Ada Selanjutnya