Demokrat Kritik Leadership Jokowi yang Defensif Soal Jiwasraya
Partai Demokrat tersinggung dengan ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut persoalan Jiwasraya terjadi sejak 10 tahun lalu. Artinya, terjadi sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Partai Demokrat tersinggung dengan ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut persoalan Jiwasraya terjadi sejak 10 tahun lalu. Artinya, terjadi sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Amir Syamsuddin merasa Jokowi seharusnya tidak melemparkan tanggung jawab kepada pemimpin terdahulu. Tindakan tersebut tak menunjukan perilaku yang baik.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa peran utama Amir Syarifuddin dalam Kongres Pemuda II? Dalam kongres itu Amir duduk sebagai bendahara. Saat itu, Amir yang dikenal sebagai sosok yang cerdas berperan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran para pemuda. Selain itu dia juga aktif dalam menyampaikan ide-ide terkait perumusan Sumpah Pemuda.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Siapa yang akan memimpin pertemuan pengurus pusat Partai Demokrat? "ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum.
-
Siapa saja yang hadir di acara pelantikan Nisya Ahmad sebagai anggota DPRD Jawa Barat? Seluruh anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029 serta keluarga hadir dalam acara pelantikan ini. Nisya Ahmad pun ditemani oleh dua orang terdekatnya di Bandung.
"Perilaku melemparkan tanggung jawab bukanlah perilaku terpuji. Seyogianya secara profesional seorang pemimpin mendalami dahulu persoalan dan masalah Jiwasraya dan tidak berperilaku defensif," jelas Amir saat dihubungi merdeka.com, Jumat (20/12).
Amir menyoroti kepemimpinan Jokowi yang dinilainya tidak patut dengan menyalahkan persoalan kepada pihak lain. Dia meminta Jokowi memberikan solusi, bukan malah menyalahkan orang lain.
"Di saat krisis Jiwasraya seperti saat ini tidak pada tempatnya melempar tanggung jawab dan menyalahkan pihak lain karena perilaku seperti ini tidak mencerminkan leadership seorang pemimpin," tambah Ketua Dewan Kehormatan Demokrat itu.
Mantan Menkum HAM era SBY ini menambahkan, perusahaan asuransi Jiwasraya semestinya sudah menikmati keuntungan pasti. Karena seakan menjadi asuransi wajib yang tidak perlu bersaing.
Dia pun mendesak kepada para penegak hukum untuk mencari pihak bertanggung jawab yang mengakibatkan perusahaan pelat merah itu merugi.
Amir menyayangkan apabila seorang pemimpin hanya mencari kambinghitam dalam setiap persoalan.
"Tidak terbayangkan manakala muncul ujian dan tantangan yang lebih serius dan besar di masa depan manakala seorang pemimpin cenderung hanya mencari kambinghitam," tegas Amir.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa persoalan kasus tunggakan polis pembayaran kepada nasabah yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bukanlah masalah ringan. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini.
"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam 3 tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Ini bukan masalah yang ringan," ujar Jokowi kepada wartawan di Hotel Novotel Balikpapan Kalimantan Timur, Rabu (18/12).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku bahwa pemerintah sudah memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan lama ini. Sementara itu, terkait masalah kriminal, Jokowi menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.
"Yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu, sudah ada masih dalam proses semua. Tapi berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal sudah masuk ke ranah hukum," jelas dia.
(mdk/rnd)